Proyek Ibu Kota Baru Tak Jadi Prioritas Utama Pasca Corona Berakhir

JAKARTA-Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tidak masuk ke dalam Prioritas Nasional (PN) yang diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi. Dengan demikian, ibu kota baru tak akan jadi fokus utama dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

"Proyek Ibu Kota Negara tetap jalan, sekarang proses di software. Nanti tahun 2021 ada penyesuaian, tapi tidak jadi fokus utama," ujar Rudy dalam sesi video conference, Kamis (30/4).

Dia menambahkan, pengerjaan proyek IKN mungkin tetap akan jalan di tahun depan, tapi hanya untuk bagian-bagian kecil dan mendasar saja. "Itu pun perlu kita sesuaikan, perlu kita pertajam, karena kita masih selesaikan masterplan dan masih selesaikan urban desainnya," imbuhnya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak mengungkapkan, pembangunan infrastruktur ibu kota baru masih menunggu penyelesaian masterplan. Namun begitu, pengerjaan infrastruktur dasar yang telah dimulai sejak periode sebelumnya seperti Jalan Tol Balikpapan-Samarinda tetap akan dilanjutkan.

"Berbagai infrastruktur di sekitar ibu kota negara misal jalan tol yang sudah dari 5 tahun lalu harus kita teruskan. Karena itu menyambung kalau pembangunan infrastruktur lainnya sudah mulai. Air bersih juga. Dari dulu sudah siapkan rancangan pembangunan dam-dam," tuturnya.

"Persiapannya kita percepat sehingga nanti bisa mendukung pembangunan ibu kota. Yang sudah direncanakan kita percepat sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur di sana," tandasnya.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, tema besar RKP 2021, yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Adapun fokus pemerintah diarahkan kepada pemulihan industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Menteri Suharso mengungkapkan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi di 2020. Dia menyadari pandemi virus corona telah memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.

Pandemi ini juga cukup mengejutkan telah membuat koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di 2020 dan berpengaruh di tahun 2021. Itu terjadi dikarenakan berkurangnya pembiayaan pembangunan di tahun 2020 akibat pengalihan pembangunan penanganan Covid-19.

"Memahami kondisi tersebut maka rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi dan mengejar target RPJMN 2020-2024," kata Suharso dalam Musrembangnas 2020, di Jakarta, Kamis (30/4).

Dia menambahkan, RKP 2021 juga mencakup tujuh prioritas nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Di antaranya adalah penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan stabilitas polhukam, dan transformasi pelayanan publik.