KAMMI Serang: Awas Ada Upaya Penyelewengan Anggaran covid 19

SERANG -Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang secara simbolis telah menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat terdampak Covid-19 secara bertahap di beberapa titik kecamatan, seperti Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Curug yang masing-masing berjumlah sebanyak 5.035 KK dan 6.564 KK. Setiap KK akan menerima paket Jaring Pengaman Sosial senilai Rp. 200.000 yang dikonversikan menjadi sembako per bulan selama 3 bulan.

Hal tersebut merujuk pada hasil refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berjumlah hampir Rp. 88 miliar untuk percepatan dan penanganan COVID-19. Dari total Rp. 88 miliar tersebut dirincikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp. 43 miliar, Rp. 35 miliar untuk pengadaan jaring pengaman sosial dan Rp. 9,1 miliar untuk pengendalian dampak ekonomi.

Pasalnya, penyaluran Jaring Pengaman Sosial diduga tidak sesuai dengan nilai yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Serang. Dalam paket sembako tersebut hanya didapati beras 10 kg, mie instan 14 bungkus dan sarden 2 kaleng yang jika dikalkulasikan hanya bernilai Rp. 150.000. Tentu hal demikian mesti sama-sama diawasi, alih-alih memberikan bantuan malah menjadi celah tindakan korupsi oleh pihak dan oknum tertentu.

“Melihat realita yang terjadi di lapangan, kami mendesak Pemerintah Kota Serang agar mempublish terkait dana bantuan Jaring Pengamanan Sosial, serta mengoptimalkan fungsi dan peran utama Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kota Serang dalam upaya transparansi anggaran,” kata Muhammad Furqon, Ketua Umum PD KAMMI Serang dalam rilis tertulisnya,  Selasa (5/5).

Furqon menyarankan agar adanya tindakan tegas dan pengawasan yang berkaitan dengan potensi penyelewengan dana bantuan.

“Selain itu, perlu adanya ketegasan untuk menindak oknum-oknum yang mencoba mempermainkan alokasi anggaran bantuan sosial ini. Sangat sangat tidak etis, jika dalam masa krisis seperti ini masih ada pihak-pihak yang ingin memainkan anggaran untuk dimakan sendiri,” tambahnya.

Dengan anggaran yang digelontorkan terbilang cukup besar, mesti ada pengawasan yang ekstra. Aldi Agus Setiawan selaku Ketua Kebijakan Publik PD KAMMI Serang menyayangkan penolakan Panitia Khusus (Pansus) percepatan penanganan Covid-19 Kota Serang oleh DPRD Kota Serang dan menegaskan agar DPRD Kota Serang mengoptimalkan perannya sebagai wadah kontroling.

“Sebenarnya sangat disayangkan adanya penolakan Pansus Covid-19 Kota Serang. Karena kami menyadari betul bahwa anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kota Serang terbilang cukup besar. Tapi, kita percayai saja dengan hasil yang telah disepakati. Maka, dalam hal ini DPRD Kota Serang dan seluruh komponen pelengkapnya supaya memaksimalkan peran dan fungsi untuk melakukan kontroling terhadap anggaran percepatan dan penanganan COVID-19,” pungkasnya.

Kendati demikian, seluruh elemen penopang pemerintahan dan masyarakat mesti sama-sama berperan dalam upaya penanggulangan Covid-19, baik sebagai eksekutor maupun pengawasan. Tentu hal tersebut harus menjadi evaluasi Pemerintah Kota Serang kedepan, agar penyaluran bantuan berjalan dengan efektif dan efisien serta tidak melibatkan “tangan-tangan nakal” dalam mengoperasionalisasikannya.