JAKARTA-Pemerintah pusat diminta peka dan mendengarkan aspirasi
masyarakat terkait rencana kedatangan sekitar 500 tenaga kerja asing (TKA) ke
Sulawesi Tenggara di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Terlebih, pemerintah daerah (Pemda) setempat telah menyatakan akan menutup
akses 500 TKA yang disebut-sebut akan dipekerjakan di salah satu pabrik smelter
di Sultra. "Pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya
aspirasi masyarakat dan Pemda didengar," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali
Sera, Senin (4/5).
Mardani memahami jika salah satu pertimbangan pemerintah pusat terkait 500 TKA asal China itu masih berkaitan dengan ekonomi. Namun, di tengah kondisi wabah Covid-19 seperti saat ini harusnya mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. "Ada pertimbangan ekonomi memang. Tapi keselamatan warga prioritas utama sekarang. Jangan buat keputusan yang menyakiti rakyat," tegasnya. Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini meminta pemerintah pusat segera melakukan tindakan tegas terkait 500 TKA asal China yang akan masuk ke Sultra ditengah pandemik Covid-19 seperti saat ini.
Sikap pemerintah pusat mestinya tegas. Tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak PHK. Harus jelas kepemihakan pemerintah pada rakyat," tegasnya. "Bisa ada gugatan tapi disinilah kepemimpinan diuji bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," demikian Mardani.
Mardani memahami jika salah satu pertimbangan pemerintah pusat terkait 500 TKA asal China itu masih berkaitan dengan ekonomi. Namun, di tengah kondisi wabah Covid-19 seperti saat ini harusnya mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. "Ada pertimbangan ekonomi memang. Tapi keselamatan warga prioritas utama sekarang. Jangan buat keputusan yang menyakiti rakyat," tegasnya. Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini meminta pemerintah pusat segera melakukan tindakan tegas terkait 500 TKA asal China yang akan masuk ke Sultra ditengah pandemik Covid-19 seperti saat ini.
Sikap pemerintah pusat mestinya tegas. Tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak PHK. Harus jelas kepemihakan pemerintah pada rakyat," tegasnya. "Bisa ada gugatan tapi disinilah kepemimpinan diuji bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," demikian Mardani.
0 comments:
Post a Comment