Dinilai Tak Transparan, Anggota DPRD Lebak Kritik Anggaran Covid-19

LEBAK, (KB).- Anggota DPRD Lebak Agus Ider Alamsyah meminta agar pemerintah daerah transparan dalam pengalokasian anggaran penanganan Covid-19. Sebab, sejauh ini pemerintah daerah dinilai kurang transparan.

“Alokasi anggaran Covid-19 Kabupaten Lebak cukup besar sekitar Rp 181 miliar. Namun, kita (DPRD) tidak tahu persis rincian pengalokasian anggarannya, karena DPRD selama ini tak pernah dilibatkan,” kata politisi Partai PDIP Perjuangan Agus Ider Alamsyah, Kamis (25/6/2020).

Menurut dia, DPRD cukup kesulitan melakukan fungsi kontroling karena tidak dilibatkan dalam Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Dengan demikian, DPRD tidak tahu alokasi maupun realisasi anggaran yang terserap tersebut.

“Karena nggak tahu, makanya kita minta agar pengalokasian anggarannya transparan,” ucapnya.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak DPRD, agar tidak menjadi pertanyaan dari masyarakat Lebak. Dalam proses penetapan anggarannya, pemerintah daerah memang melibatkan DPRD. Namun, selanjutnya tidak dilibatkan.

“Saat itu, memang ada proses pembahasan dengan DPRD. Namun, dalam realisasi anggaran, DPRD tidak pernah diajak komunikasi lebih lanjut, khususnya soal serapan anggarannya,” katanya.

Pihaknya juga mempertanyakan sikap Sekretaris daerah (Sekda) Lebak Dede Jaelani yang dianggap tak berani berkoordinasi dengan DPRD Lebak. Namun, saat diskusi selalu diwakili bawahannya.

“Kenapa kok Pak Sekda tidak mau koordinasi langsung dengan DPRD,” ujarnya.

Terpisah, Sekda Lebak Dede Jaelani membantah jika pihaknya tidak transparan dalam penggunaan anggaran penanggulangan dana Covid-19. Soal DPRD tak dilibatkan dalam Gugus Tugas, ia menegaskan, Ketua DPRD Lebak sendiri merupakan Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak.

“Wakil ketua gugus tugas salah satunya ketua dewan,” tutur Dede Jaelani melalui pesan WhatsApp.

Sementara, mengenai berapa anggaran Covid-19, ia tidak merinci berapa jumlah anggaran yang terserap dan anggaran yang belum terserap. “Ke BPKAD aja tanyanya supaya lebih jelas,” katanya.