Jakarta-Praktisi Branding dan Kepemimpinan Politik Dr. Rahmat Yananda menilai pemimpin daerah lebih adaptable dalam
menghadapi krisis Covid-19. Adaptabilitas tersebut merupakan bagian
dari resiliensi sebuah negara dalam mengatasi krisis dalam pandemi ini.
”Pemimpin harus memiliki perubahan mindset agar mampu membuat pemerintahan yang resilien atau Governance Resillience,” kata Dr. Rahmat dalam diskusi daring Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Rabu (24/6).
Namun, ia menilai dalam situasi pandemi saat ini tidak ada perubahan mindset untuk memunculkan kemampuan beradaptasi.
Lebih lanjut, Dr. Rahmat menyebut kemampuan beradaptasi harus muncul
dari bawah. Pemimpin dalam situasi pandemi berperan sebagai orkestrator.
Dia pun menilai pemerintah daerah lebih mampu beradaptasi dalam
menghadapi masalah ini. ”Misalnya Ridwan Kamil mengadakan tes masal,
atau Anies yang ingin melakukan pembatasan wilayah, dan bagaimana Ganjar
Pranowo yang ingin tidak ada mudik,” ujarnya.
Di lain pihak, Dr. Rahmat menyayangkan keputusan pemerintah pusat
dalam membuat kebijakan yang masih dinilai simbolik. Ia menyebutkan
sebuah kebijakan harusnya ada substansi dan strategi di baliknya.
”Keputusan-keputusan pemerintah pusat untuk menangani Covid-19 masih
bersifat top down atau dari atas ke bawah,” komentar Dr. Rahmat.
Sementara itu, Ahli Psikologi Sosial Dicky Pelupessy menganggap
komunitas adalah aktor terpenting dalam mengatasi wabah pandemi
Covid-19.
”Kita memang punya negara, dan negara punya kebijakan. Tetapi, kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya kepada negara,” ujarnya. Meski begitu, Dicky menegaskan bukan berarti negara bisa lepas tangan sepenuhnya. ”Negara, lewat kepemimpinan, menguatkan komunitas. Negara memampukan komunitas untuk beraksi dan beradaptasi menghadapi peristiwa yang dialami secara kolektif ini,” tukas dia.
”Kita memang punya negara, dan negara punya kebijakan. Tetapi, kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya kepada negara,” ujarnya. Meski begitu, Dicky menegaskan bukan berarti negara bisa lepas tangan sepenuhnya. ”Negara, lewat kepemimpinan, menguatkan komunitas. Negara memampukan komunitas untuk beraksi dan beradaptasi menghadapi peristiwa yang dialami secara kolektif ini,” tukas dia.
Ketua Policy Center ILUNI UI Mohammad Jibriel Avessina menegaskan
bahwa negara, kepemimpinan, dan resiliensi komunitas adalah komponen
yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Untuk itu, Policy Center sudah
menerbitkan kertas kerja untuk memberikan rekomendasi penanganan
Covid-19 kepada pemerintah. “Salah satu rekomendasinya adalah di bidang
sosial politik atau disebut dengan solidaritas terpimpin,” sebut Jibriel
Konsep tersebut merupakan kolaborasi antara kepemimpinan kooperatif
dan fenomena solidaritas yang ada di masyarakat. Dia memaparkan bahwa
solidaritas masyarakat yang ada harusnya dipimpin. Namun, saat ini
seolah-olah solidaritas kebijakan pemerintah
berjalan di satu sisi dan solidaritas sosial di masyarakat berjalan di sisi yang lain.
“Resiliensi komunitas di Indonesia ini jangka waktunya pendek dan
harus ada pola kepemimpinan yang baik. Maka, konsep Solidaritas
Terpimpin ini diharap mampu memperkuat resiliensi masyarakat,” pungkas
Jibriel .sur/Ar-3

.gif)