JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penyelenggaraan
Pilkada Serentak 2020 dapat menggerakkan kembali perekonomian di daerah
yang lesu akibat pandemi Covid-19.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik &
PUM) Kemendagri, Bahtiar mengatakan, Rp 9 triliun akan dikucurkan ke
270 daerah penyelenggara Pilkada pada Desember mendatang.
"Kemudian tiap pasangan calon juga akan mengeluarkan dana untuk
kampanye, artinya ada perputaran ekonomi di sana," katanya dalam
keterangan, Senin (27/7).
Dalam beberapa minggu terakhir Kemendagri telah mengadakan roadshow
terkait Pilkada ke beberapa provinsi antara lain, Sumatera Utara,
Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua
Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Barat.
Bahtiar mengatakan semua daerah penyelenggara Pilkada menyatakan
kesiapannya, bahkan sebagian besar sudah 100 persen menyalurkan dana
Pilkada tersebut kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD).
"Tinggal beberapa daerah yang (pencairannya) masih di bawah 40 persen
dan itu sudah kami berikan teguran. Kalau minggu ini tidak ada
perkembangan, akan kami panggil," ujarnya.
Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, lanjutnya, akan
menjadi tantangan sekaligus peluang bagi calon pasangan kepala daerah
untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat.
Bahtiar menjelaskan penyelenggara Pilkada kali ini juga sekaligus
akan menjadi agen sosialisasi pentingnya menjalankan protokol kesehatan
baik saat menjalankan tahapan Pilkada maupun pada aktivitas sehari-hari.
"Karena kita tahu jumlah petugas kesehatan terbatas. Kita juga
mendorong paslon mengubah alat peraga kampanye dari kaos dan stiker
menjadi masker dan hand sanitizer yang paling dibutuhkan masyarakat saat
ini," jelasnya.
Selain itu menurutnya, kampanye juga otomatis akan berubah dan
menjadi kreatif, memadukan teknologi informasi seperti webinar yang
sekarang marak digunakan. KPU juga didorong untuk memberikan materi
debat Pilkada dengan tema peran Kepala Daerah dalam penanganan Covid-19
dan dampak sosial ekonominya.
"Narasi ini harus kita angkat supaya masyarakat mendapatkan pemimpin
terbaik karena masyarakat membutuhkan pemimpin di masa krisis, bukan di
masa normal," tandasnya.
0 comments:
Post a Comment