JAKARTA – Menteri BUMN, Erick Thohir, meminta semua perusahaan milik negara untuk memberi prioritas produk lokal buatan Indonesia, baik produk pertanian, nelayan, maupun hasil karya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Imbauan itu sebagai tindak lanjut atas ajakan Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri ketimbang impor.
Erick dalam keterangan persnya saat pencanangan perdana tranformasi PT Sarinah di Jakarta, Selasa (18/8), bahkan meminta perusahaan BUMN yang menjadi wadah industri kreatif itu melaporkan jika ada BUMN lain yang tidak memprioritaskan produk lokal buatan Indonesia.
Sarinah pun diharapkan dapat bertransformasi dan berkolaborasi dengan BUMN lainnya dalam klaster yang sama, yakni pariwisata, logistik, dan pendukungnya, salah satunya Hotel Indonesia.
“Di bawah klaster yang kuat, ada airport, penerbangan, Hotel Indonesia. Jadi, kalau Hotel Indonesia tidak memprioritaskan produk buatan Indonesia, Sarinah bisa lapor saya. Kalau produk Hotel Indonesia impor-impor, bisa lapor ke saya,” kata Erick.
Selain sinergitas dengan Hotel Indonesia, Erick Thohir juga berharap nantinya produk-produk lokal dan UMKM juga bisa dipasarkan dalam katalog suvenir Garuda Indonesia.
Erick mengatakan transformasi dan kolaborasi yang dilakukan antar-BUMN dapat mewujudkan kekuatan rantai pasok tanpa merusak ekosistem. Dengan tranformasi dan kolaborasi baik dengan perusahaan swasta, UMKM, BUMN, maupun BUMDes, Sarinah diharapkan menjadi wadah sekaligus pusat produk UMKM unggul, terutama pada sektor ekonomi kreatif.
Alat Pemersatu
Direktur Utama PT Sarinah (Persero), Fetty Kwartati, menjelaskan transformasi selain untuk membawa Sarinah pada perubahan tren masa kini, juga mendukung program pemerintah untuk mempromosikan merek lokal Indonesia.
“Sarinah kami yakini menjadi alat pemersatu brand lokal Indonesia. Selama ini brand lokal melakukan ekspansi sendiri-sendiri, tapi dengan Sarinah, bisa menjadi satu kekuatan dan menciptakan jalur distribusi baik produk lokal dan UMKM,” kata Fetty.
Secara terpisah, pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya, Munawar Ismail, mengatakan instruksi Menteri BUMN itu merupakan salah cara penyatuan ekonomi untuk memperkuat ekonomi RI. Langkah itu patut didukung, namun pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih banyak penyatuan-penyatuan ekonomi lainnya yang terlupakan.







This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete