Tito Karnavian : Hati Hati Salah Pilih Kepala Daerah

 

 Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan kepala daerah tanpa integritas, kapabilitas, dan profesionalitas tidak bisa dipecat bahkan oleh Presiden Joko Widodo sekalipun, kecuali terbukti melanggar hukum. Untuk itu, pemilihan kepala daerah (pilkada) harus benar-benar bermutu supaya masyarakat tak sengsara. 
 
"Kita salah pilih kepala daerah akibat prosesnya tidak bagus maka akan menyesal lima tahun dan rakyat akan susah sementara mau dipecat tidak bisa. Bisa stagnan daerah itu. Di situlah pentingnya peran penyelenggara pemilu memastikan proses election berjalan baik," kata Tito di Hotel Mercure Ancol, Jakarta,  
Menurut dia, pemilu kegiatan terpenting dalam sistem demokrasi, terlebih dalam pelaksanaan otonomi daerah yang membuat posisi kepala daerah menentukan kelangsungan pembangunan. Momentum pilkada harus benar-benar melahirkan kepala daerah yang baik, teladan, dan mampu memajukan rakyatnya.Tugas mewujudkan tujuan demokrasi yakni menyejahterakan dan memberi keadilan untuk rakyat tidak hanya bertumpu pada pundak Presiden, tetapi juga 34 gubernur dan 514 walikota dan bupati. Untuk itu, pilkada tak boleh dianggap sebagai ritual tahunan.
 
Tito meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), partai politk, dan masyarakat bersama-sama menjadikan setiap momentum pesta demokrasi sebagai agenda penting. Semua pihak tak boleh tergoda keuntungan sesaat.
 
"Penyelenggara pemilu perlu memiliki persepsi itu, juga terbebas dari konflik kepentingan primordial, godaan independensi, belum lagi faktor ekonomi dan relasi," jelas dia.