Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) Firman Noor memperkirakan konflik Partai Demokrat akan
meluas dan semakin tidak dapat terjembatani menyusul pemecatan
kader-kader partai yang merancang kongres luar biasa di Deli Serdang,
Sumatera Utara.
"Melihat dari kasus perpecahan partai-partai
lain, pemecatan akan menjadi momen legitimasi dari kader yang dipecat
untuk semakin eksis karena mendapatkan alasan penguat atas perjuangan
mereka," kata Firman dihubungi di Jakarta, Senin.
Firman
mengatakan perpecahan tersebut akan memunculkan kepengurusan ganda yang
masing-masing pihak merasa paling sah dan representatif. Konflik antara
kedua belah pihak tidak mudah diselesaikan sehingga pengadilan yang
harus memutuskan kepengurusan yang sah.
Hal itu dapat berujung
pada kemunculan partai baru atau kader-kader lain yang keluar dari
partai. Hal itu pernah terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Namun dapat juga terjadi
skenario sebaliknya. Terjadi manuver yang positif dan kepentingan
praktis dalam menghadapi pemilu sehingga kemudian terjadi rekonsiliasi.
Hal itu pernah terjadi pada Partai Golkar," tuturnya.
Skenario
lain yang mungkin terjadi adalah salah satu pihak merasa tidak perlu
melanjutkan pertikaian sehingga konflik menyurut. Hal itu dapat terjadi
karena beberapa hal, salah satunya dukungan riil yang kurang terhadap
eksistensi salah satu pihak.
Menurut Firman, apa pun skenario
yang terjadi, perpecahan partai akan menyebabkan partai bertikai sibuk
dengan persoalan internal daripada memikirkan kiprah yang lebih luas
kepada negara dan masyarakat.
Pertikaian partai politik yang
berlarut-larut tidak akan sejalan dengan upaya dalam membangun demokrasi
dan pendidikan politik rakyat.
"Partai politik lebih baik
menghindari konflik internal sebagai bagian dari solusi, baik bagi
kesolidan partai maupun demokrasi," katanya.
0 comments:
Post a Comment