Indikator Politik Indonesia: Kepuasan Publik pada Pelaksanaan Demokrasi Terus Menurun

 

 

Jakarta – Lembaga survei  Indikator Politik Indonesia  mengatakan tren kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia terus mengalami penurunan. Dibandingkan awal tahun ini, terlihat hasil survei yang dilaksanakan pada 17-21 September 2021 di mana kepuasan publik menurun dan sebaliknya kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi meningkat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhannuddin Muhtadi  mengatakan dari hasil survei yang dilakukan lembaganya, warga terbelah dalam menilai pelaksanaan demokrasi. Sekitar 47,6% warga merasa cukup atau sangat puas terhadap pelaksanaan atau praktik demokrasi di Tanah Air, dengan rincian 47,1% warga menyatakan cukup puas dan 0,4% menyatakan sangat puas.

Sedangkan yang kurang puas atau tidak puas sama sekali ada sekitar 44,1%. Angka ini terdiri dari 37,1% menyatakan kurang puas dan 7% menyatakan tidak puas sama sekali. Sementara hanya 8,3% yang menyatakan tidak menjawab atau tidak tahu.

“Saya mau mengatakan bahwa iman responden, iman terhadap masyarakat terhadap demokrasi masih kuat sebagai sistem,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional: “Evaluasi Publik terhadap Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-isu Terkini”, Minggu (26/9/2021).

Demokrasi diukur dengan berbagai macam cara, di antaranya preferensi demokrasi sebagai sebuah sistem masih tinggi. Tetapi pihaknya juga menanyakan kepuasan demokrasi secara evaluatif.

“Jadi bukan sebagai sistem tetapi sebagaimana demokrasi itu dijalankan, disitu split, ada 47% yang puas dan 44% tidak puas. Jadi yang tidak puas bukan berarti mengidealkan sistem lain di luar demokrasi. Bukan. Tapi mereka punya kritik terhadap bagaimana mekanisme demokrasi dijalankan,” terang Burhanuddin Muhtadi.

Karena itu, ia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih memperhatikan tren ini. Burhanuddin memberikan apresiasi kepada Jokowi yang mulai memperhatikan tren kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi.

Salah satunya dengan memanggil dan mengundang ke Istana petani Jagung, Suroto, yang sempat ditangkap kepolisian karena menyampaikan aspirasi terkait harga jagung. Langkah Jokowi menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar tidak berlebihan dalam menanggapi demo dinilainya sangat penting bagi kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Tanah Air.

“Ini penting disampaikan agar aspirasi publik bisa ditangkap oleh policy makers. Penurunan demokrasi bisa direspon oleh para pengambil kebijakan,” ujar Burhanuddin Muhtadi.