Pemkot Cilegon Akan Bentuk Satgas Saber Pungli

 

Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta

Cilegon -  Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta membuka kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021 dengan tema Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi, sekaligus peresmian Posko Satuan Tugas Saber Pungli Kota Cilegon berlokasi di Gedung Graha Praja Mandiri, Kamis (09/12).

 Sanuji dalam sambutannya mengatakan bahwa penanganan praktek Pungutan Liar (Pungli) perlu dikoordinasi dengan baik. “Saya sampaikan penanganan praktek pungli saat ini memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sanuji menyampaikan terkait Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. “Maka dengan itu Presiden Ir. H. Joko Widodo dengan Kebijakan Reformasi hukummnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Pungli yang di Kota Cilegon dipimpin oleh Kapolres,” katanya.

“Dalam perpres mengamanatkan bahwa setiap tingkatan Pemerintah dari Provinsi, Kabupaten/Kota diwajibkan untuk membentuk Satuan Tugas Saber Pungli yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan & pemberantasan Pungutan Liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana yang ada di Pemerintahan Daerah,” lanjutnya.

Sanuji juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah membentuk satuan tugas dalam rangka menindaklanjuti keputusan Peraturan Presiden tersebut. “Pemerintah Kota Cilegon juga telah membentuk Satuan Tugas yang bertugas untuk menindaklanjuti amanat dari peraturan presiden, diantaranya keputusan Walikota Cilegon Nomor: 7003.05/Kep-Inspektorat2017 pada Tanggal 01 Februari 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Cilegon,” ungkapnya.

Sanuji juga menyebutkan pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli ditujukan untuk memberikan efek jera. “Buruknya layanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan maraknya praktek Pungli. Dengan demikian, pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli diperlukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas untuk para pelaku pungli,” katanya.

Di akhir sambutannya, Sanuji menyampaikan Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa. “Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa juga dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.