KSP: Calon Kepala Otorita IKN akan Diumumkan Maret atau April 2022

 

Desain Istana Kepresiden Ibu Kota Baru. Instagram@nyoman_nuarta

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan sudah mengantongi nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menyebut, Kepala Otorita IKN akan diumumkan berbarengan atau setelah Kepres Kepala Otorita IKN terbit. Kepres itu targetkan selesai pada bulan Maret atau April 2022.

"Iya betul ( Maret atau April), kalau nggak berbarengan, setelah Perpres Otorita terbit," katanya kepada wartawan, Jumat (18/2).

Menurutnya, nama Kepala Otorita IKN adalah kewenangan Presiden Jokowi. Kepala negara juga menerima masukan berbagai pihak untuk memilih sosok yang memimpin ibu kota baru.

"Karena ini jabatan setingkat menteri, jadi seperti biasanya pemilihan menteri. Tapi tentu Presiden akan menerima masukan dari berbagai pihak," ucapnya.

Dia menyebut, nama nama yang beredar saat ini bisa saja dipilih jadi Kepala Otorita IKN. Namun, Wandy enggan berspekulasi lebih jauh.

"Ya semua nama yang beredar selama ini bisa saja terpilih. Tapi lagi-lagi ini hak prerogatif Presiden," tandas Wandy.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengungkapkan bahwa nama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sudah dikantongi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, nama tersebut adalah tokoh yang dipercaya Jokowi.

"Menurut saya, untuk Kepala Otorita IKN Nusantara, namanya sudah di saku Presiden Joko Widodo," katanya lewat pesan tertulis kepada merdeka.com, Jumat (18/2).Sekedar gambaran tambahan, calon kepala otorita yang akan diumumkan, saya duga merupakan salah satu tokoh yang dipercaya Presiden Jokowi. Selama ini yang bersangkutan sering diminta memberi masukan dan pertimbangan oleh presiden," ungkapnya.

Luqman mengatakan, Presiden Jokowi sangat fokus dengan agenda pembangunan IKN Nusantara. Termasuk mempersiapkan figur yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita.

"Kapan diumumkan, saya kira Presiden Jokowi sedang menunggu hari baik," kata Wasekjen DPP PKB itu.

Luqman menyebut, Presiden Jokowi tidak main-main dengan agenda pembangunan IKN Nusantara. Untuk kepala otorita IKN, Presiden Jokowi memilih figur senior yang punya kemampuan dan segudang pengalaman terkait pengelolaan pemerintahan, keuangan dan perbankan.

Selain itu, lancar berkomunikasi dengan baik kepada semua kalangan. Termasuk kelompok oposisi dan menguasai masalah-masalah hukum yang memadai.

"Penunjukan kepala otorita merupakan hak prerogatif presiden. Itu bunyi undang-undang yang harus kita hormati bersama. Mari beri keleluasaan kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih tokoh terbaik yang dipercaya," pungkasnya.

Sebelumnya, soal nama-nama kandidat Kepala Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Selain itu, ada Bekas Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana, dan Mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.