CIPUTAT ( Kontak Banten) , Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya menekan angka stunting di wilayahnya. Mengingat beberapa periode terakhir ini, terjadi peningkatan hingga 4,51 persen.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, tercatat ada peningkatan angka stunting di Tangsel menjadi 19,9 persen. Sedangkan sebelumnya, pada tahun 2019 hanya 15,39 persen.
Hal itu pun memaksa Pemerintah Kota Tangsel harus segera mengambil sejumlah langkah intervensi dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayahnya.
Beberapa kajian dan langkah-langkah strategis tersebut, dibahas dalam agenda "Rembuk Stunting" yang berlangsung di Puspemkot Tangsel, Kamis (7/7/2022).
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menjelaskan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (hpk). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang.
"Untuk itu, penurunan dan pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit tidak menular degeneratif," terang Benyamin dalam acara tersebut.
Menurutnya, penanganan stunting merupakan investasi pembangunan jangka panjang bidang sumber daya manusia. Sebab, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi yang dalam penanganannya memerlukan peran dari berbagai lintas sektoral.
"Oleh karena itu diperlukan konvergensi program dan kegiatan yang saling bersinergi dan terintegrasi dalam penurunan dan pencegahan stunting baik oleh pemerintah, sektor non pemerintah dan masyarakat," imbuhnya.
Dengan begitu, Benyamin berharap agar kegiatan rembuk stunting ini dapat menjadi momentum bagi Pemkot Tangsel untuk mampu menekan dan menurunkan angka prevalensi stunting di wilayahnya, sampai dengan target yang dicanangkan pada 2024 mendatang.
"Dapat diturunkan sampai tahun 2024 pada angka 14 persen sebagaimana dengan target RPJMD dan target nasional," harapnya.
Lebih lanjut, Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Tangsel, Yusuf Ismail menambahkan, sejak tahun 2021 Tangsel sudah ditetapkan menjadi salah satu lokus prioritas pencegahan dan penurunan stunting.
"Berdasarkan data by name by address melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat, ternyata kenaikan prevalensi tersebut terjadi pada kelurahan yang berada di luar lokus penanganan stunting," ujarnya.
Atas kondisi itu, maka ada sejumlah upaya yang akan diambil guna menindaklanjutinya.
"Salah satunya dengan penambahan jumlah kelurahan yang menjadi lokus prioritas penanganan stunting. Yang tadinya 10 kelurahan pada 2021-2022 menjadi 19 pada tahun 2023," paparnya.
Selain dengan menambah jumlah lokus, pihaknya juga akan melakukan beberapa penguatan sebagai upaya pencegahan kasus stunting baru.
"Kota tangsel Alhamdulillah sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting atau tim TPPS tingkat kota yang diketuai oleh Pak Wali, tingkat kecamatan diketuai oleh camat dan tingkat kelurahan diketuai oleh ketua tim penggerak PKK. Lalu, sudah dibentuk juga tim pendampingan keluarga yang berjumlah 3.129 orang. Terdiri dari tenaga medis, kader PKK, kader KB atau kader kesehatan," terangnya.
Sehingga, lanjut Yusuf, beberapa langkah itu diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang, sesuai dengan target RPJMN dan RPJMD Kota Tangsel.
0 comments:
Post a Comment