JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Desakan agar Pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan
harga BBM subsidi terus digelorakan berbagai kalangan masyarakat.
Terlebih bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk mengurangi
dampak kenaikan BBM di masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ihsanudin, tidak
setuju kalau penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran jadi dasar
menaikkan harga.
Sebab, alasan tersebut selalu digunakan Presiden RI Joko Widodo sejak awal menjabat hingga kini memasuki tujuh tahun."Selama tujuh tahun lebih ngapain saja, kok persoalan tidak tepat
sasaran masih tetap berlangsung dan kembali dijadikan alasan untuk
menaikkan harga BBM Subsidi," tegas Ihsanudin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (20/9).
Selain
itu, imbuh Ihsanudin, upaya recovery yang dilakukan pemerintah dengan
membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak juga
banyak yang tidak tepat sasaran.
"Pengamatan saya di lapangan,
seperti di Kabupaten Karawang banyak sekali warga yang harusnya
mendapatkan BLT tapi tidak mendapatkannya dengan alasan tidak terdata,"
tutur Ihsanudin.
"Hal ini jelas tidak sesuai dengan yang
diungkapkan pemerintah, dan faktanya penyaluran bantuan yang tidak tepat
sasaran terus berulang-ulang," sambungnya.Ia mensinyalir, penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran itu antara lain
disebabkan oleh biasnya pendataan di tingkat bawah, yakni di tingkat
desa.
Sementara pemerintah, kata Ihsanudin, belum punya formula
dan langkah konkret untuk benar-benar mensinkronkan data kemiskinan
dengan data penerima BLT yang seharusnya.
"Masih banyak yang
seharusnya menerima BLT tapi tidak dapat. Di sisi lain banyak juga warga
yang mestinya tidak berhak menerima tapi mendapatkannya karena biasnya
pendataan tadi," jelas dia.
Selain itu, Ihsanudin juga respek
terhadap gerakan mahasiswa yang berdemo dan menolak kenaikan harga BBM
bersubsidi yang merupakab bagian dari aspirasi rakyat secara umum.
"Mahasiswa
memahami betul dan merasakan betapa sulit dan beratnya dampak kenaikan
BBM bagi kehidupan rakyat secara umum. Kebutuhan hidup menjadi naik
sementara penghasilan tidak naik. Kalau pejabat yang membully gerakan
mahasiswa enak, meskipun harga-harga naik tapi mereka, kan punya
tunjangan penghasilan',” paparnya.
Ditambakan Ihsanudin, apa yang disuarakan mahasiswa adalah aspirasi rakyat banyak yang harus didengar oleh pemerintah."Karena mudharatnya lebih besar bagi rakyat, saya kira pemerintah harus
mengevaluasi kembali dan membatalkan kenaikan harga BBM subsidi itu,"
tandasnya
0 comments:
Post a Comment