.png)
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Mahkamah Konstitusi menolak uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 oleh Heintje Grinston Mandagie CS.
Pada sidang yang digelar Rabu, 31 Agustus 2022 kemarin, MK juga menolak seluruh materi gugatan termasuk gugatan terhadap Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Dewan Pers.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, yang
memimpin sidang, seperti dikutip website Dewan Pers, Kamis 1 September 2022.
Dalam putusannya, MK membantah argumen bahwa hanya Dewan Pers yang boleh membuat aturan terhadap organisasi pers. Hakim MK berpendapat, Dewan Pers hanya memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers.
Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers,” kata Anwar Usman.
Adanya tuduhan Pasal 15 Ayat 2 UU Pers, bahwa Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga ditolak MK. “Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” ujar Usman.
Selain itu, terkait gugatan atas pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), MK menyatakan bahwa hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan).
Masalah ini juga sudah diputuskan pada 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 Ayat 5
UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan
mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut,” tandas Usman.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya bersyukur atas putusan MK. Ia berpendapat, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil.
“Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 Ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 Ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” ujar Agung.
Sementara itu, anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu menambahkan, secara umum apa yang digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma. Itu sebabnya dia mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan.
“Masukan itu akan melengkapi
dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut,” ujarnya.
Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Mereka mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021. Adapun dari Dewan Pers yang ikut menyaksikan jalannya persidangan adalah M Agung Dharmajaya, Ninik Rahayu, dan Asmono Wikan. Mereka hadir secara daring mendampingi pengacara Dewan Pers, Wina Armada.
0 comments:
Post a Comment