Tuesday, 6 December 2022

RKUHP Disahkan, Aktivis: Negara Terbiasa Mewajarkan Proses Perumusan UU

 


Jakarta ( KONTAK BANTEN)  - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama pemerintah telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12).

Wakil Koordinator Badan Pekerja KontraS, Rivanlee Anandar, menyatakan bahwa terdapat pola yang berulang kali terjadi dalam proses pengesahan undang-undang yang masih mendapat kritikan dari berbagai pihak.

"Dari konteks regulasi, negara terbiasa untuk melakukan pewajaran terhadap proses pengesahan undang-undang yang terjadi. Sialnya, dari proses RKUHP yang selama ini berjalan, kerap kali luput sama konteks nyatanya," jelasnya dalam Media Briefing Menyoal RKUHP: Catatan Kritis Atas Rencana Pengesahannya yang digelar secara hibrid, Selasa (6/12).

Hal ini berkaca pada situasi pengesahan Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu, serta pengesahan Omnibus Law pada 2020 lalu. Adanya keberulangan peristiwa disebutnya sebagai upaya dalam membungkam kritik yang disampaikan masyarakat. Ini berkaitan dengan tidak didengarnya masukan dan dorongan dari berbagai pihak dalam isi pasal yang masih dianggap bermasalah.

Kebebasan Sipil Yang Menyusut

Hal itu, kata Rivanlee, dimulai dengan pewajaran atau pembiaran yang terjadi, termasuk dalam implementasi penegakan hukum. Menurutnya, justru yang terjadi adalah munculnya situasi kebebasan sipil yang menyusut.

"Dari konteks aksi massa contohnya, diawali dengan pengetatan regulasi, dan stigmatisasi. Pada 2019 ada distigma radikal, stigma itu kemudian berubah jadi anarko. Itu proses stigmatisasi berupaya untuk membungkam kririk substansial yang disampaikan," paparnya.

Rivanlee menyebutkan bahwa proses yang seolah menjadi tahapan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Biasanya, pewajaran akan mengarah pada tindak kekerasan. Menurutnya, ini merupakan konsekuensi dari pembiaran yang terjadi tanpa adanya mekanisme pemulihan yang efektif.

Hal tersebut turut berkaitan dengan model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Menurutnya, pembiaran ini membuat hal bermasalah dianggap wajar oleh pemerintah.

"Dengan situasi tidak baik, upaya kita untuk mengkritik ditekan oleh peraturan. Kita tidak memiliki ruang untuk menyampaikan kritik," katanya.

Lebih jauh, menurut Rivanlee, ini merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. "Orang bukan lagi malas menyampaikan pendapat, tapi orang jadi enggan berpikir. Ada ketakutan yang dimunculkan melalui tindakan langsung dan regulasi yang ada, dan berdampak sedemikian rupa," ujarnya.Seperti diketahui sebelumnya, pada rapat  tingkat I yang digelar DPR bersama pemerintah pada Kamis (24/11) lalu menyepakati bahwa RKUHP akan dibawa ke papat paripurna tingkat II, Selasa (6/12). Meskipun masih mengandung sederet pasal bermasalah yang dikritik oleh berbagai kalangan, dalam UU KUHP yang disahkan tedapat 37 Bab dan 627 pasal. Adapun beberapa pasal kontroversial yang ditentang publik antara lain Pasal 218 ayat 1 dan 2 terkait Penghinaan terhadap Presiden; Pasal 192 dan 193 ayat 1 dan 2 tentang makar; Pasal 349 hingga 350 mengenai penghinaan lembaga negara; Pasal 256 mengenai pidana demo tanpa pemberitahuan; dan Pasal 263 ayat 1 mengenai berita bohong.

Share:

0 comments:

Post a Comment

KONTAK MEDIA GROUP

KONTAK MEDIA GROUP

STRIMING TV

PORTO FOLIO WEBSITE Silakan Isi Data

SELAMAT HARI PERS 2023

SELAMAT HARI PERS 2023

SELAMAT HARI PERS 2023 PERS BEBAS

SELAMAT HARI PERS 2023 PERS BEBAS

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

TALK SHOW MENCARI PEMIMPIN SEJATI

SELAMAT HARI PERS 2023 PERKIM KOTA CILEGON

SELAMAT HARI PERS 2023  PERKIM KOTA CILEGON

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

KEMENTRIAN LUAR NEGERI

KEMENTRIAN LUAR NEGERI

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

RESOLUSI TAHUN 2023

RESOLUSI TAHUN 2023

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Dinas Pendidikan Kota Serang

Dinas Pendidikan Kota Serang

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

Ucapan Kementrian Agama DEPAG BANTEN HUT RI KE 77

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

JAGA KESEHATAN AGAR HIDUP LEBIH BERMAKNA

JAGA KESEHATAN AGAR HIDUP LEBIH BERMAKNA

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Pancasila Sakti 2022

Pancasila Sakti  2022

PANCASILA ADALAH NKRI

PANCASILA ADALAH NKRI

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

HUT RI KE 77 Bangsa Besar Hargai Jasa Para Pahlawan

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support