Lukas Enembe Masih Di RSPAD, Pakai Kursi Roda Serta Rompi Tahanan

 

Lukas Enembe di RSPAD.

JAKARTA  ( KONTAK BANTEN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang ditangkap pada Selasa (10/1) kemarin.
Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Pemprov Papua itu dipamerkan komisi antirasuah di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).
Lukas Enembe dibawa ke ruang konferensi pers, di Klinik Vaksin, Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, dengan kursi roda, yang didorong seorang penyidik KPK. Seorang lagi mengekor. 
Politisi Partai Demokrat itu mengenakan seragam pasien rumah sakit berwarna biru. Rompi oranye tahanan KPK, melapis seragam tersebut. Kedua tangannya diborgol. Lukas kemudian dipamerkan menghadap ke arah belakang Ketua KPK Firli Bahuri. 

Firli mengungkapkan, untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap Lukas Enembe selama 20 hari ke depan.

"Terhitung sejak 11 Januari-30 Januari di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur," ujar Firli Bahuri, dalam konferensi pers, di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (11/1).
Namun, mempertimbangkan kondisi kesehatannya, KPK membantarkan Lukas Enembe untuk dirawat sementara di RSPAD. Langkah ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter RSPAD. 

Mengenai waktunya, tim dokter yang akan menentukan. Yang pasti, hingga membaik kondisi kesehatannya," imbuhnya.

Dalam perkara ini, tim penyidik KPK telah lebih dulu menahan penyuap Lukas, yakni Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka.
KPK menduga, Rijantono Lakka menyuap Lukas Enembe sebesar Rp 1 miliar agar perusahaannya mendapatkan pengerjaan beberapa proyek di Pemprov Papua.

Di antaranya, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 miliar.
Lalu, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Serta, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12, 9 miliar.
KPK juga menduga Lukas Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah.
Saat ini KPK sedang mengembangkan lebih lanjut dugaan tersebut