Kemendagri Evaluasi Penjabat Kepala Daerah Tentang Keterbukaan Informasi ?

 

JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri ) mengevaluasi 71 Pj kepala daerah (Pj) yang telah dilantik dan jatuh tempo masa evaluasinya.

Adapun evaluasi Pj Kepala daerah ini dilakukan per tiga bulan sekali atau per triwulan.

Dalam Rapat Koordinasi evaluasi Pj Kepala Daerah  yang berlangsung secara virtual pada Selasa 20 Desember 2022.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri  Tomsi Tohir Balaw membeberkan tiga bidang penilaian yang dijadikan dasar evaluasi

Pertama, bidang pemerintahan. Berdasarkan data yang dikantongi pihaknya, belum seluruh  Pj Kepala daerah melakukan perubahan terhadap layanan publik.Selain itu, seluruhPj Kepala daerah juga belum seluruhnya mengalokasikan anggaran untuk dukungan Pemilu 2024.

"Khususnya yang APBD-nya kecil, kalau disekaliguskan dipotong di 2024 maka pada tahun 2024 tidak akan ada pembangunan, ini harus dicicil 2023, kemudian 2024," katanya dalam keterangan tertulis.

Kedua, bidang pembangunan yang meliputi 5 aspek dari 10 indikator pembangunan.

Untuk aspek ini, Irjen Kemendagri  memberikan catatan serius bagi Pj Kepala Daerah  yang belum mengoptimalkan realisasi anggaran, serta belum melakukan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi.

Tolong dipahami cara penilaian ini, selain daripada yang memaparkan yang bukan seremonial, hanya foto foto  tidak.

"Tetapi betul-betul kegiatan yang berkaitan dengan aspek penilaian, kemudian memberikan data dukungannya, ini yang kita hitung," tuturnya.

Ketiga, bidang kemasyarakatan yang meliputi dua aspek dari empat indikator, yaitu upaya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pengelolaan pengaduan.

"Belum seluruh Pj kepala daerah  menindaklanjuti pengaduan masyarakat," ujar Tomsi.Dari bidang, aspek dan indikator penilaian tersebut, Kemendagri membagi kategori penilaian dengan kriteria baik, cukup, dan kurang.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, diharapkan Pj kepala daerah meningkatkan kinerjanya masing-masing untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Harapannya di triwulan berikutnya, penilaian ini dapat berubah menjadi lebih baik, untuk mereka yang skornya kurang.

"Kemarin sudah diberikan penjelasan khusus, dimohon untuk bisa memperbaikinya dan memberikan laporan update mengenai perbaikannya," katanya.