Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan : Pertanyakan Kepastian Kota Serang Ibukota provinsi Banten

 

Ketua DPD PKS Kota Serang, Hasan Basri saat ditemui di kantor DPRD Kota Serang

 

KOTA SERANG ( KONTAK BANTEN0  Status Kota Serang yang disebut-sebut sebagai ibu kota Provinsi Banten dipertanyakan oleh DPRD Kota Serang.

Pasalnya, selama berdirinya Kota Serang tidak ada aturan perundang-undangan yang secara spesifik menyebutkan jika Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri saat ditemui di kantor DPRD Kota Serang, Kamis 8 Juni 2023.

Ia sampai saat ini mempertanyakan terkait kejelasan status Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.

“Sebetulnya memang belum ada kejelasan aturan terkait itu. Makanya saya selalu mempertanyakan soal status Kota Serang ini sebenarnya ibu kota (Provinsi) atau bukan,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, di dalamnya hanya disebutkan Ibu Kota Provinsi berada di Serang.

Dalam kata tersebut artinya bisa Kabupaten Serang atau Kota Serang, sehingga tidak ada landasan aturan lainnya yang menyatakan ibu kota Provinsi Banten yaitu Kota Serang.

“Di aturan itu belum disebutkan kota atau kabupaten yang menjadi ibu kota provinsi,” tuturnya.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten juga tidak ada satu pasal atau peraturan yang menyebutkan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.

“Itu pun tidak disebutkan Kota Serang sebagai ibu kota. Jadi sebetulnya kalau dilacak dari aturan masih belum jelas status ibu kotanya ini,” katanya.

Hasan menyebut, dirinya sejak awal sudah melakukan berbagai upaya untuk meminta kejelasan aturan kepada Pemprov Banten terkait status Kota Serang yang disebut sebagai Ibu Kota Provinsi. 

“Kami sudah meminta Wali Kota untuk berkirim surat ke Provinsi dan Kemendagri perihal itu. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, makanya saya berkali-kali dan terus mendorong untuk kejelasan aturannya,” katanya.

Selain itu, dirinya menduga bahwa perhatian Pemprov Banten dinilai kurang terhadap pembangunan di Kota Serang.

Hal tersebut yang membuat Kota Serang selalu mendapatkan anggaran lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

“Jangan-jangan penataan dan pembangunan kurang diperhatikan karena tidak ada landasan aturan itu. Banprov saja selalu lebih kecil dibandingkan yang lain,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Zainal Abidin Machmud, anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Kata dia, dalam UU Pembentukan Provinsi Banten dan UU Pembentukan Kota Serang tidak ada yang menyebutkan Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten.

“Di UU Pembentukan Provinsi Banten disebutkan hanya Serang. Jadi setelah Kota Serang terbentuk, maka harus ada aturan yang menjelaskan dan mempertegas bahwa Kota Serang sebagai ibukotanya Provinsi Banten,” kata Zainal  Minggu, 4 Juni 2023.