Menciptakan Pemilu Bersih Melalui Edukasi Politik Uang kepada Masyarakat

Nur Reski Amalia, Mahasiswi

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Politik uang merupakan suatu wujud suap dimana uang ataupun benda diberikan kepada seseorang guna memengaruhi pilihannya maupun untuk tidak memilih sama sekali. Hal tersebut melanggar ketentuan kampanye serta bisa dimanfaatkan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik untuk memperoleh sokongan bagi partainya. Politik uang umumnya dicoba dengan membagikan uang ataupun benda semacam beras, minyak, serta gula kepada warga untuk memeroleh simpati serta support dari pihak tertentu.

Politik uang sudah jadi ancaman serius untuk integritas demokrasi di banyak negeri. Praktik ini menyertakan penyalahgunaan kekuasaan finansial, guna pengaruhi jalannya proses politik. Dengan membagikan uang kepada pemilih ataupun mengalokasikan dana besar untuk kampanye politik, politisi yang ikut serta berharap mendapatkan sokongan serta keuntungan politik. Tetapi politik duit mengganggu prinsip kesetaraan suara serta pengaruh keputusan rakyat yang sepatutnya didasarkan pada pertimbangan pandangan hidup serta kepentingan publik. Guna melindungi integritas demokrasi, upaya keras wajib dicoba guna melawan politik duit dengan memantapkan memperkuat regulasi serta pengawasan yang ketat dan tingkatkan pemahaman warga tentang akibat negatif dari praktik ini. Hanya dengan membangun sistem politik yang bersih serta berintegritas, kita bisa menentukan representasi yang adil serta transparan dalam dunia politik.

Praktik politik uang dinilai berisiko karena bisa mengganggu proses demokrasi dalam beberapa hal:

• Mengganggu martabat rakyat dengan mereduksi suara mereka jadi komoditas yang dapat dibeli serta dijual.
• Dapat mengarah pada pemilihan calon yang tidak memenuhi ketentuan ataupun yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat.
• Dapat mengarah pada pemilihan kandidat yang korup serta yang hendak memakai posisinya untuk memperkaya diri sendiri daripada melayani rakyat.

Mahkamah Konstitusi sudah memutus Pemilu 2024 diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka. Artinya para calon wakil rakyat yang hendak bertarung di Pemilu 2024 perlu memikirkan cara merebut hati rakyat. Diketahui, nyaris 53% pemilih di Pemilu 2024 nanti merupakan generasi muda ataupun generasi Z. Golongan generasi Z dinilai intelektual serta melek teknologi. Sehingga para calon wakil rakyat wajib memiliki metode spesial untuk merebut hati mereka.

Salah satu tata cara yang dinilai efisien merupakan turun langsung ke warga. Tetapi tata cara ini pula rentan hendak aplikasi politik duit ataupun money politic. Kebanyakan generasi Z menolak politik uang. Menurut mereka, politik uang bisa membahayakan hingga mencederai demokrasi Indonesia.

“Politik uang memang susah untuk di jauhi tetapi itu bisa mengganggu moral kita,” kata Azrila.

“Pemilu sepatutnya dilaksanakan secara jujur serta sportif,” tegas Putri Nur.“Money politic bisa mengganggu mindset mahasisw

a maupun generasi penerus bangsa,” kata Nabila.