Menjelang HUT Provinsi Banten Ke 23 di Mata Tokoh Pendiri Banten

 

Udin Saparudin, M. Si., salah satu tokoh (kanan)

Berawal dari keresahan masyarakat yang merasa ‘dianak tirikan’ oleh Jawa Barat dan rasa ingin membangun daerah sendiri secara mandiri, masyarakat Banten pada tahun 1998 pasca reformasi memulai gerakan membentuk Banten sebagai Provinsi tersendiri. Hal itu diungkapkan oleh Drs. H. Udin Saparudin, M. Si., salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten yang kini sebagai Kordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) Banten.

“Banten saat itu memiliki banyak sekali potensi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, akan tetapi pembangunan baik fisik maupun manusia tidak seimbang dan malah menjadikan daerah di Banten (Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang) sebagai daerah tertinggal,” ucap pria yang akrab disapa Bang US.

Saat itu bersama lintas tokoh, baik tokoh agama, akademisi, politisi, pemuda dan jawara bahu-membahu berjuang mendirikan Banten sebagai Provinsi. Awalnya banyak sekali penolakan dari berbagai pihak terhadap ide tersebut, akan tetapi tak sedikit pula yang mendukung gagasan tersebut.

“Kita datang waktu itu keresidenan Bogor dan bertemu dengan Anggota DPR, namun malah dipandang ‘miring’ dan memberikan kritik,” ujarnya.

Alasan Banten harus menjadi provinsi saat itu, menurutnya agar Banten bisa mengelola pembangunannya secara mandiri baik dari sektor pendidikan, infrastruktur dan ekonomi. Hal tersebut agar masyarakat Banten kesejahteraannya dapat terjamin.

“Apabila infrastruktur, pendidikan dan ekonomi berjalan baik maka masyarakat Banten dapat mengecap kesejahteraan,” pungkasnya.   

Provinsi Banten pada hari senin (29/9) akan menginjak usia 21 tahun, usia yang sudah memasuki usia dewasa apabila dianalogikan dengan usia manusia. Ada begitu banyak perubahan pada Provinsi Banten semenjak didirikan pada tahun 2000. Ekonomi, politik, infrastruktur dan lain-lain kini sudah berbeda dibanding 21 tahun silam. Tak elok rasanya, apabila pada HUT Banten ke-23 kita tidak mengenang perjuangan berbagai lintas tokoh masyarakat Banten dalam mendirikan daerah yang dulunya bagian dari Jawa Barat ini menjadi Provinsi Banten.

Menjelang HUT Provinsi Banten ke-21, Sabdanews akan menghadirkan wawancara ekslusif dengan tokoh-tokoh berpengaruh dan inspiratif di Provinsi Banten. Berikut perbincangan lengkap dalam wawancara khusus Drs. H. Udin Saparudin, M. Si.,  bersama Agus Salim dari Sabdanews dan Iqbalul Haq dari Imajipos.com, Rabu, (29/09).

Bagaimana Sejarah Perjuangan Masyarakat Banten mendirikan Provinsi Banten?

Saya bersama H. Khatib Mansur, Agus Setiawan dan Aeng Khaerudin menulis buku “Perjuangan Rakyat Banten Menuju Provinsi”. Dalam buku tersebut, saya tuliskan bagaimana perjuangan seluruh lapisan elemen masyarakat dalam memperjuangkan Banten menjadi provinsi. Pejuangan Banten menjadi provinsi itu adalah mutlak hasil perjuangan para lintas tokoh, baik itu aktivis, akademisi, ulama, poltisi dan seluruh warga Banten yang ada di Banten ataupun di perantauan. Tulisan itu kemudian dipersentasikan ke beberapa keresidenan di Jawa Barat untuk memperkuat argumentasi dengan data bahwa Banten memiliki banyak potensi untuk berdiri sebagai provinsi yang mandiri. Kita tengok ke belakang tahun 1953 para sesepuh kita sudah menginginkan Banten menjadi provinsi dan/atau menjadi Daerah Istimewa namun kandas di tengah jalan karena situasi politik yang kurang mendukung saat itu. Kemudian tahun 196—1970 misalkan Ka Uwais Qorny, Kiyai Syadzili, dan tokoh lain seperti Eki Syahrudin dan kawawan yang saat itu sebagai mahasiswa dan pelajar, namun lagi-lagi mengalami kegagalan. Semangat itu kemudian tidak menghilang begitu saja, pasca reformasi tokoh seperti Uwais Qorny, H. Tb. Chasan Sochib dan Eki Syahrudin memberikan gambaran pada kami tentang bagaimana Banten bisa menjadi provinsi. Gambaran atau statement dari para tokoh itu kemudian mebuat saya dan teman-teman mendirikan Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI) Banten karena sebelumnya saya mengikuti deklarasi GPRI Pusat di Jakarta, waktu itu saya diajak oleh Bang Bursah Zarnubi. Saya waktu itu mengajak H. Epy Shafiullah, saat itu beliau masih mahasiswa dan membawa anak saya Maulana Fadil. Kemudian, setelah itu saya kumpulkan tokoh-tokoh pemuda yang mewakili kabupaten atau daerah yang ada di Banten. Tujuan dari mendirikan GPRI tersebut tidak lain adalah untuk menjadikan Banten sebagai provinsi agar keadilan dan kesejahteraan bisa diraih oleh masyarakat Banten.

Proses itu kemudian disambut oleh baik oleh masyarakat dan kemudian kita mendorong para tokoh-tokoh untuk segera membentuk wadah perjuangan setelah pertemuan dengan Profesor Tihami membedah tentang “Banten Layak Menjadi Provinsi” di Gedung GPRI Tahun 1999. Setelah itu dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Provinsi Banten yang didorong oleh GPRI, waktu saya dan teman-teman yang membuat rancangan Pokja tersebut. Pokja Pembentukan Provinsi Banten kemudian dideklarasikan di Patrajasa dalam seminar dengan tema “mewujudkan Banten menjadi Provinsi”. Dari deklarasi dan seminar tersebut, saya dan teman-teman diundang oleh tokoh-tokoh senior untuk membentuk Komite Pembentukan Provinsi Banten yang dipimpin oleh Ka Uwais Qorny. Tapi, nampaknya waktu itu komite ini belum bisa mengakomodir yang lain, maka saya komitmen meneruskan seminar pembentukan Provinsi Banten. Kemudian gerakan pembentukan Provinsi Banten ini semakin melebar ada komite, pokja kemudian di Tangerang ada pematang dan berbagai lintas mahasiswa yanga ada di Banten maupun di luar Banten, semua menyuarakan Banten harga mati menjadi provinsi. Selain itu, Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti Mathlaul Anwar yang dipimpin oleh Pak Irsyad Dzuwaili waktu itu, kemudian PB Al-Khairiyah yang dipimpin Profesor Tihami serta kenadiran atau kesultanan yang dipimpin oleh Ka Ismet dan Ka Abbas dan Pendekar Banten dipimpin oleh Abah H. Tb. Chasan Sochib, alhamdulillah kita semua bersatu saat itu mewujudkan Banten menjadi provinsi. Dulu, sempat terjadi seolah-olah clash antara Pokja dan Komite, seperti ada persaingan. Namun, menurut saya tidak jadi masalah, dinamika itu perlu agar masing-masing semagat berjuang menwujudkan Banten menjadi provinsi. Diujung tahun 1999, dipertemukan lah semua tokoh-tokoh baik dari komite, pokja dan lain-lain di Arya Duta, Jakarta. Di situlah pertemuan sepakat semua bersatu. Setelah dipertemukan di sana, dikumpulkan kembali di Nyi Mas Ropoh, Pandeglang. Di sana, di kumpulkan seluruh lapisan elemen masyarakat baik itu Bupati, Anggota dewan, Pokja dan Komite dan disepakati membentuk Badan Kordinasi (Bakor) Pembentukan Provinsi Banten penyatuan Pokja dan komite dipimpin oleh H. Triana Syam’un. Selang beberapa waktu kemudian kita berkordinas dengan Pak Suryadi yang waktu itu sebagai mendagri, beliau memberikan saran dan pendapat, masih ingat saya seperti ini “Profesional, Kontitusional dan jangan emosional” saran itu secara konstitusi kita ikuti. Saya bersama dengan H. Aeng dan Pak Irsyad Dzuwaili masih punya tugas waktu itu berkeliling ke kabupatn dan kota meminta rekomendasi kepada bupati dan walikota serta pimpinan dewan. Ada beberapa penolakan, namun kita hadapi dengan pikrian jernih. Setahun kemudian saya mengadakan jajak pendapat dengan masyarakat di Radio RSPD Serang, saya waktu itu host atau moderator dalam dialog tersebut. Kita mengundang tokoh-tokoh Banten baik yang ada di Banten atau di luar Banten. Pada awalnya kita membuat voting ada 30 persen audiens yang mengatakan Banten layak menjadi provinsi dan 70 persen yang mengatakan Banten tidak layak menjadi provinsi, namun kita tidak patah arah, kita terus mengundang tokoh-tokoh akademisi, politisi, ulama dan lain-lain. Lima bulan kemudian persentasi tadi berbalik menjadi 70 persen menyatakan Banten layak menjadi provinsi dan 30 persen menyatakan tidak. Kemudian tahapan-tahapannya terus kita ikuti seperti komunikasi dengan mendagri, DPR-RI, Presiden Gusdur. Pro dan kontra tentu terjadi saat diajukan ke DPR-RI, namun alhmadulilah semua berjalan lancar. Kalau ditanya dari mana anggaran-anggaran persiapan Banten menjadi provinsi? Tentu dari iuran masyarakat seta tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan bukan diberikan oleh Pemda atau pemerintah pusat. Pada tahun 2000 tanggal 4 Oktober kemudian ditetapkanlah di DPR-RI Banten menjadi provinsi. Singkat seperti itu, kalau diceritakan semua masih cukup panjang.

Melihat kondisi Banten saat ini apakah sudah ideal dengan apa yang dicita-citakan dalam perjuangan mendirikan Provinsi Banten?

Kalau bicara 21 Tahun Banten menjadi provinsi, ada lah peningkatan, misalnya saja dari periode pertama atau periode awal oleh Pj. Gubernur Pak Hakamudin Jamal menata tentang internal briokrasi pemerintahan dan kelengkapan, masa transisi waktu itu. Dilanjutkan oleh Gubernur definitif Pak Joko Munandar dan Wakilnya Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah. Ada beberapa tapak waktu itu juga, dengan mulainya dibangun infrastruktur pemerintahan, menyusun manajemen pemerintahan dan alat kelengkapan lainnya. Kemudian terpilihlah Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur, beliau waktu itu mulai membangun Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten atau yang kita kenal dengan sebutan KP3B  sata ini, serta perda-perda pembangunan untuk kemajuan Banten, patut kita apresiasi itu. Selanjutnya, masa periode pak Rano Karno hanya meneruskan saja saya belum atau tidak melihat apa yang dibangun oleh pak Rano Karno, yah wajar karena mungkin rasa jati diri Bantenya saya pertanyakan Rano Karno, tapi terima kasihlah pada Pak Rano Karno karena sudah mengabdi untuk Provinsi Banten. Di masa kepemimpinan WH-Andika menindaklanjuti kepemimpinan awal, saya rasa setiap kepemimpinan saling melengkapi satu sama lain untuk kemajuan Banten. Alhamdulilah, di masa kepemimpinan WH-Andika sudah banyak yang dicapai, jalan provinsi misalnya sudah 90 persen diperbaiki atau dibeton untuk kemudahan laju sarana tranportasi, hampir rata semua. Angka kemiskinan dan pengangguran, ini agak gampang susah ini. Di masa kepemimpinan WH-Andika diterjang musibah atau bencana pandemi covid-19 sehingga anggaran direfocusing dan menghambat program kerja pemberantasan pengangguran dan kemiskinan. Tapi satu hal yang membuat saya takjub adalah Kawasan Banten Lama tempat wisata religi yang bersejarah di Provinsi Banten yang tadinya terlihat kumuh kini terlihat megah dan menjadi kebanggaan masyarakat Banten dan juga kebanggaan Indonesia saya rasa. Dulu orang hanya menyalahkan tanpa memberikan solusi, namun di masa kepemimpinan WH-Andika langsung menerima tawaran revitalisasi Kawasan Banten Lama yang diajukan oleh Kenadiran Banten saat itu oleh Ka Ismet. Kemudian, di sektor pendidikan begitu luar biasa, sekarang infrastruktur sekolah dibangun serta seluruh SMA dan SMK yang ada dikewenangan Pemprov Banten digratiskan, luar biasa. Menurut saya yang masih menjadi kritikan saat ini ruang atau penyerapan kerja para lulusan putra daerah baik SMA ataupun perguruan tinggi belum optimal dan manajemen birokrasi saat ini menurut saya kaku, sehingga sulit memberikan ruang pada putra daerah. Kemudian terlalu ada intervensi antara Polda dan Kejati, intervensi terhadap urusan proyek, mestinya menurut saya tidak boleh intervensi tapi meluruskan dari persoalan hukum, hal itu lucu menurut saya. Lalu, beasiswa juga untuk para kader-kader pendidkan yang berprestasi ruangnya masih ditutup oleh pemerintah belum merata pembagiannya.

Harapannya untuk Provinsi Banten di HUT ke-23 Provinsi Banten?

Harapanya ke depan Provinsi Banten bisa menjadi daerah yang maju dan sejahtera masyarakatnya serta tidak ada lagi perpecahan di Banten, karena sedari awal niat atau tujuan membentuk Provinsi Banten adalah untuk persatuan dan kekompakan untuk kemajuan Banten. Satu hal lagi, saya harap perjuangan Rakyat Banten menjadi provinsi ini dibangunkan monumen perjuangan oleh Pemprov sebagai bentuk penghargaan atau tanda mata pada orang-orang yang sudah berjuang mendirikan Provinsi Banten.