JAKARTA KONTAK BANTEN Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dasar untuk mengadili pelanggaran
Pemilu 2024. Tak terkecuali, terhadap pelanggaran asas dan prosedur dari
Pemilu itu sendiri. "MK bisa mendasarkan kewenangannya memeriksa, mengadili dan memutus
perkara aquo dan bisa melakukan penemuan hukum berdasar Pasal 22 E (1)
dan 24 C (1) UUD 1945," kata Juru bicara Tim Hukum Ganjar-Mahfud,
Suparman Marzuki dalam keterangannya, Sabtu (30/3).
Terkait
dasar-dasar itu, Suparman menerangkan, antara lain ada Pasal 470 ayat
(1,2) UU Pemilu yang dijadikan dasar oleh termohon. Ini untuk menyatakan
bahwa sengketa proses menjadi wewenang Bawaslu jelas dan terang
benderang keliru.
Sebab, kata Suparman, sengketa proses
yang dimaksud pasal a quo adalah proses tidak lolos verifikasi sebagai
calon peserta pemilu atau dicoret dari daftar calon peserta pemilu.
"Jadi,
bukan seperti yang dimohonkan 1 dan 3 yaitu pelanggaran terhadap asas
dan prosedur-prosedur pemilu oleh pemerintah (Presiden)," ujar mantan
Ketua Komisi Yudisial (KY) tersebut.
Kemudian, Pasal 475 yang
mengatur wewenang MK terhadap perselisihan perolehan suara. Jadi,
gugatan 1 dan 3 atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah terhadap
pemilu yang melanggar asas dan prosedur tidak diatur dalam UU Pemilu.
"Dan itu menjadi kewenangan MK, bukan institusi negara yang lain," kata Suparman.
Ia
mengingatkan, MK memutus perkara berpegang kepada UUD 1945. Manakala
ada peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya yang
menghambat pelaksanaan fungsi MK, maka MK tidak boleh terhambat
aturan-aturan tersebut Hal itu sesuai sumpah hakim konstitusi yang telah diikrarkan yaitu akan
memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945.
"Dan menjalankan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti
kepada nusa dan bangsa," pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment