Sarasehan Desa, Pemilu dan Politik Uang di Pondok Pesantren Barokah
Korupsi masih tetap jadi momok yang dihadapi Indonesia sekarang ini. Tidak cuma di lingkaran pemerintah pusat, korupsi malah tumbuh subur di daerah bersamaan dengan desentralisasi serta otonomi daerah. Selama 2022 sampai 2024 terdaftar ada 65 bupati atau wali kota serta 12 gubernur yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah itu belum juga termasuk juga anggota DPRD tingkat I serta II.
Tingginya cost politik untuk bertanding dalam pilkada (Pilkada) jadi satu diantara penyebab ramainya korupsi di daerah. Hasil kajian yang sempat dikerjakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan untuk maju di Pilkada seseorang calon kepala daerah memerlukan cost rata-rata sekitaran Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.
Sesaat harta kekayaan yang dipunyai calon paling tidak berdasar pada
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan
rata-rata sekitar Rp 6 miliar sampai Rp 8 miliar. Kekurangan cost ini
yang mendorong calon kepala daerah mencari sponsor pada entrepreneur
atau bidang swasta. Tetapi, sesudah jadi kepala daerah, upah pokok yang
didapat rata-rata sekitaran Rp 10 juta. Untuk kembalikan modal cost
kampanye yang didapat dari sponsor, beberapa kepala daerah ambil jalan
pintas dengan lakukan korupsi.
Deputi Mencegah KPK, Pahala Nainggolan mengaku tingginya cost politik jadi masalah yang kompleks serta susah untuk dihadapi. System mencegah yang dibuat susah untuk jalan maksimum bila cost politik masih tetap tinggi.
" Ini problem paling susah kita hadapi. Sesudah semuanya system kita gunakan banyak kepala daerah yang mengadu perlu cost Rp 20 miliar sesaat upah cuma Rp 12 juta. Gubernur yang bekerja dengan baik juga mengeluhkan hal semacam ini, " kata Pahala pada SP, Sabtu (9/06).
Pahala mengungkap, partai-partai yang berkomunikasi dengan KPK juga mengeluhkan memerlukan cost untuk menggerakkan roda organisasi, termasuk juga pendidikan kader. Cost ini yang buat partai sangat terpaksa 'menggadaikan' referensi serta mengusung kader beda yang mempunyai 'kantong tebal' karna kader internal yang lebih mungkin tidak mempunyai dana untuk maju dalam pencalonan. Disebutkan, mahar politik ini dengan cost saksi di TPS yang berperan besar buat cost politik menggelembung.
" Kami bicara dengan adanya banyak partai, partai juga mengeluh. Kita mengkader orang, kader kita bagus, tapi karna tak ada cost, sangat terpaksa kader beda yang dapat siapkan cost itu yang kita tampung. Tidak cuma masalah daerah tapi di tingkat nasional. KPK tidak dapat sendiri. Kami mengulas ini dengan Kementerian Dalam Negeri, partai, NGO. Ini masalah. Mereka naik saja telah mahal. Ada yg tidak gunakan cost, tapi tidak semuanya. Rasa-rasanya 90 demikian % senantiasa ada cost kampanye terlebih cost mahar Karna UU mesti ada referensi partai. Belum juga apa-apa telah keluar cost dia. Bila ini kita tengah formulasikan dengan partner kita Kemdagri. Harus ada yang mulai ini. Mustahil juga naik segitu, dengan upah segitu. Ada pula yang dulunya entrepreneur, tapi kan saat ke konstituen, ada yang sakit, cost dari tempat mana. Malah ini sumber problem, cost politik yang tinggi, " tuturnya.
Pahala mengungkap, penambahan pertolongan dana partai politik belum juga dapat menghimpit tingginya cost politik. Angka Rp 1. 000 per nada yang di setujui pemerintah dari kisaran sampai Rp 10. 000 yang diusulkan cuma dapat menambal cost pendidikan politik partai. Walau sebenarnya, komponen cost tertinggi malah yang terkait dengan penentuan.
" Untuk pendidikan politik dapat. Tapi malah yang mahal untuk penentuan. Paling tidak (penambahan pertolongan dana parpol) untuk pendidikan politik dahulu. Itu saja dapat terwujud telah mengagumkan. Walau masih tetap kurang, " tuturnya.
Pahala menyebutkan mesti ada terobosan berkaitan cost politik ini. Tidak ada perbaikan, korupsi di daerah masih tetap juga akan berlangsung walau kepala daerah di isi oleh beberapa orang baik. Menurut dia, dana kampanye yang digelontorkan pemerintah juga cuma sedikit punya pengaruh pada pembiayaan politik. Hal semacam ini karena peran paling besar yang buat cost politik tinggi yaitu mahar politik serta cost saksi di TPS. KPK, kata Pahala sempat mereferensikan pada KPU untuk mengatur tentang mahar politik ini. Tetapi, KPU tidak bisa mengatur hal tersebut karna mahar berlangsung berkaitan referensi partai jadi prasyarat mencalonkan diri. Sesaat KPU tidak bisa mengatur calon yang belum juga diputuskan jadi calon karna belum juga termasuk juga rezim Pemilu.
" Semuanya usaha mencegah jadi omong kosong bila sumber problemnya tidak dikerjakan. Yang perlu sudah mengetahui problemnya apa, bila dia naik dengan cost murah, system terpasang, celahnya lebih kecil untuk lompat pagar (korupsi), bila memaksa lompat pagar ada bagian penindakan KPK, " katanya
Pahala membuka dengan baik cost politik bisa murah bila orang-orang telah sadar pilihan politiknya rasional. Hal semacam ini juga akan buat kampanye lebih murah serta partai juga bisa mengusung kadernya sendiri yang berprestasi. Dengan hal tersebut, mahar politik bisa ditekan. Dengan cost yang murah, serta system mencegah yang telah jalan juga akan buat kepala daerah dipilih tidak mempunyai celah untuk lakukan korupsi. Keadaan ini juga akan makin baik bila orang-orang terlebih bidang swasta bertindak aktif menghindar korupsi. Walau sering mengeluhkan pemerintah yang korup, bidang swasta adalah pihak sebagai sumber suap pada penyelenggara negara supaya usaha mereka bisa jalan.
" Pemerintah juga janganlah buka ruangan terjadinya korupsi. Untuk mengurusi satu izin umpamanya memerlukan satu dokumen yang susah dipenuhi swasta, tapi pemerintah berkilah regulasinya sesuai sama itu. Karenanya, regulasi mesti disederhanakan untuk dapat tekan suap dari swasta terlebih bila transparan, " tuturnya.
Tingginya cost politik buat kepala daerah mencari langkah kembalikan
modal politiknya pada 'para sponsor'. Disibakkan Pahala, berdasarkan
statistik yang dipunyai KPK masalah korupsi yang paling banyak menjerat
kepala daerah yaitu berkaitan penyuapan, pengadaan barang serta jasa
serta perizinan. Suap yang melibatkan kepala daerah juga beberapa besar
terkait dengan pengadan barang serta jasa serta perizinan.
" Oleh karenanya kita dapat katakan yang terbesar itu pengadaan barang serta jasa dan perizinan. Bila kita saksikan berkaitan pengadaan barang serta jasa, katakanlah ada 16 modus operandi. Itu diawali dari rencana biaya pengadaan, proses pengadaan, serta perizinan. Kira-kita tiga itu, " tuturnya.
Untuk menghindar korupsi terkait dengan tiga hal semacam ini, KPK sudah mengandeng 380 pemerintah kabupaten atau kota serta 22 propinsi untuk membuat system mencegah korupsi. Berkaitan rencana biaya umpamanya, KPK memohon tiap-tiap daerah mengimplementasikan e-planning serta e-budgeting.
" Sederhananya semuanya yang terkait dengan biaya ada dokumentasinya. Dari Musrenbang, pokok fikiran anggota dewan, dan sebagainya. Dasarnya tak ada sekali lagi orang yang dapat mengintervensi dengan menitipkan project karna biasanya yang menitip project itu menitipkan dengan juga kontraktornya juga. Dengan system ini diinginkan dapat menghindar, " tuturnya.
Bahkan juga, Kemdagri telah keluarkan surat edaran yang mewajibkan
pemerintah daerah di semua Indonesia mengaplikasikan e-planning serta
e-budgeting. KPK menolong sumber daya manusia serta memohonh daerah
untuk menduplikasi aplikasi yang sudah berhasil diaplikasikan satu
daerah. Diluar itu, dalam proses pengadaan, KPK memohon tiap-tiap daerah
menggerakkan e-procurement serta mengatur Unit Service pengadaan (ULP)
mesti di isi orang yang berdiri sendiri.
Disamping itu, berkaitan dalam perizinan, KPK mendorong dibuatnya Service Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesungguhnya sudah didorong oleh Kemdagri mulai sejak 2006 kemarin. Menurut Pahala, dengan PTSP semua hal yang terkait dengan perizinan dilimpahkan pada satu dinas. Disebutkan, untuk KPK PTSP yang baik serta transparan paling tidak dengan mengaplikasikan lima point, yaitu kejelasan saat untuk mengurusi satu perizinan dokumen, serta cost yang diperlukan, perubahan sistem mengajukan izin serta akses untuk memberikan laporan izin yang belum usai.
" Kemdagri akhir 2016 telah keluarkan edaran mesti percepat PTSP. Alhamdulilah telah 320 dari semua Pemda yang telah ada PTSP-nya. Banyak daerah telah on-line. Itu baik, tapi kita inginnya, transparan. Orang-orang mesti tahu berapakah lama akhirnya, dokumen yang diperlukan, berapakah cost, bagaimana mengecek perubahan serta laporan. Lima point itu PTSP telah dapat maksimal. Bila dapat on-line baik, tapi bila tidak on-line cukup hanya spanduk pengumuman lima hal barusan, " tuturnya.
Lebih jauh, Pahala mengungkap, untuk menghindar korupsi di daerah, KPK dengan Kemdagri juga selalu mendorong penguatan Inspektorat. Menurut dia, beberapa inspektorat ketahui ada penyimpanan di daerah atau yang melibatkan kepala daerah api tidak berani menindak karna dilantik serta diberhentikan oleh kepala daerah. Karenanya, KPK serta Kemdagri sudah mengirim surat pada Presiden untuk menguatkan inspekorat, paling tidak inspektorat bisa lebih berdiri sendiri serta berani mengaudiit daerahnya. Hal semacam ini dapat dikerjakan bila inspektorat tidak dilantik serta bertanggungjawab pada kepala daerah.
" Kita katakan inspektorat kabupaten pengangkatan serta pemberhentiannya dikerjakan oleh gubernur jadi bupati tidak semena-mena. Inspektorat propinsi mesti dilantik Kemdagri. Kita berharap inspektorat dapat lebih berdiri sendiri. Tapi ini untuk yang berkaitan audit saja. Bila menolong pemerintah daerah melakukan perbaikan system itu mesti. Ke-2, kita minta biaya inspektorat persentase spesifik dari APBD. Hingga dia tidaklah perlu minta angaran ke pemerintah daerah. Yang demikian kita fikir usaha mencegah di daerah, " tuturnya.
Merah Johansyah Ismail, Koordinator Nasional Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) mengungkap, untuk penuhi modal politik, calon kepala daerah seringkali mencari sponsor pada beberapa entrepreneur nakal. Beberapa entrepreneur ini juga tidak sangsi menggelontorkan dana besar dengan prasyarat peroleh izin terlebih di bidang tambang bila sang calon dipilih jadi kepala daerah.
" Jadi celah kepala daerah nakal untuk mencari sponsor sebanyaknya serta jadi ruangan untuk perusahaan hitam yang menginginkan ambillah jalan pintas untuk ijon kebutuhannya pada beberapa calon, " tuturnya.
Karenanya, Merah mengungkap Pilkada bukanlah sekali lagi jadi pesta demokrasi tetapi pesta transaksi korupsi terlebih di bidang pertambangan. Terlebih, pada 2024 ada 171 daerah yang mengadakan Pilkada yang beberapa besar adalah daerah tambang.
" Ini mesti diwaspadai dengan. Terlebih dari 171 daerah yang mengadakan Pilkada nyaris semua daerah itu dengan 70 % adalah daerah tambang. Terbuka ruangan terjadinya ijon politik tambang di situ.
Di uraikan Merah, modus korupsi bidang pertambangan umumnya terkait dengan izin usaha, izin lingkungan, gagasan tata ruangan, penetapan izin tempat serta yang lain. Izin-izin itu jadi alat transaksi mendekati serta setelah Pilkada.
" Di Jawa Barat umpamanya banyak izin galian C, Jawa Timur pesisir itu izin penambangan pasir besi serta semen. NTT umumnya penambangan mangan, sesaat izin batu bara banyak di Kalimantan sisi timur. Sedang Sumatera seperti Sumatera Utara serta Sumatera Selata itu berkaitan izin rimba, " tuturnya.
Merah menyebutkan Jatam mendorong supaya penegak hukum termasuk juga KPK mulai menelusuri aliran dana beberapa calon, terlebih sumber dana pembiayaan politik mereka. Hal semacam ini perlu supaya Pilkada yang semestinya Pesta Demokrasi tidak dibajak oleh calon hitam yang kongkalikong dengan entrepreneur hitam.
" KPU serta pranata pemilu juga mesti mengatur mengenai tranparansi sumber pendanaan politik calon termasuk juga memantau benar aliran dana dari perusahaan-perusahaan hitam serta bermasalah. Bila ada hubungan pada calon serta perusahaan itu mesti dikerjakan audit serta pelajari, " tuturnya.
Disamping itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyebutkan, rendahnya integritas serta leadership jadi masalah paling utama yang buat Indonesia masih tetap kesusahan terlepas dari korupsi. Dituturkan, masalah ini buat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia bertambah dengan lambat dari score 36 naik satu point jadi 37 dari taraf 1 hingga 100. Walau bertambah, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tambah lebih rendah di banding Malaysia yang peroleh score 49 atau Singapura yang telah menembus score 85.
" Studi memberikan variabelnya juga berkaitan erat dengan national leadership atau model serta nilai nilai yang dipunyai oleh seseorang pemimpin mulai tingkat rumah tangga s/d negara karenya memberantas korupsi membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Karna ada gosip perubahan, gosip knowledge manajemen, gosip pennindakan, gosip penghukuman, gosip reward dan sebagainya. Ini searah pengalaman negara negara yang CPI nya tinggi di harga hp samsung mana mereka mengawalinya dari mendidik anak memahami sadar sesadarnya kalau mereka dapat membedakan mana punya umum atau negara dengan punya pribadi atau private. Ini menegaskan peranan orang-tua yang pemimpin dirumah, yang di propinsi oleh gubernur atau wali kota serta kecamatan, dan lurah hingga kepala negara. Yang kurang kita tidak setia dengan nilai-nilai yang kita punyai seperti Pancasila, nilai pribadi, grup, organisasi dan sebagainya, " tuturnya.
Menurut Saut, masalah integritas ini yang buat sebagian system mencegah yang dibuat seperti e-purchasing, e-budgeting, e-planning serta yang lain tidak bekerja maksimum. Mengakibatkan, KPK mesti kembali lakukan penindakan pada kepala daerah yang membandel.
" Terdapat beberapa program elektronik, dari mulai e-purchassing, e-budgeting, e-planing dan sebagainya juga tumpul karna masalah integritas serta benar kita butuh penjarakan beberapa orang bila dapat dibuktikan seperti kita juga butuh menghindarnya dengan adanya banyak tata system lewat buat UU, atur kelembagaan serta bangun tata kelola yang transparan dan sebagainya, " tuturnya.
Terkecuali integritas penyelenggara negara, Saut juga menyoroti perlunya pendidikan politik untuk orang-orang. Menurut dia, orang-orang mesti bisa menjauhi politik transaksional.
" Rakyat kita mesti kita didik Jauh dari politik transaksi bila ingin baik negara ini karna lingkungan yang permisif ini yang menyebabkan pemimpin jadi goyah. Pemimpin disebut baik di legislatif serta eksekutif serta penegak hukumnya. Jadi korupsi nilai besar atau kecil mesti di beri sangsi. Apakah pidana atau pidana alternatif seperti kerja sosial umpamanya, " tuturnya.
0 comments:
Post a Comment