JAKARTA ( KONTAK BANTEN) - Beban APBN buntut melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bertambah besar. Kendati demikian, pemerintah menegaskan tarif listrik untuk periode Juli-September 2024 tidak naik. Sementara untuk harga BBM masih dikaji.
Keputusan Pemerintah tidak menaikkan tarif listrik itu, diambil dalam rapat kabinet yang digelar di Istana, awal pekan kemarin. Hasil rapat tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meresmikan smelter tembaga milik PT Freeport di Gresik, Jawa Timur, Jumat lalu.
“Kalau mengenai tarif listrik dan yang lain masih tidak ada perubahan,” ujar Airlangga, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Keputusan ini sejalan dengan kebijakan pada kuartal II-2024 yang memutuskan tarif listrik juga tidak mengalami kenaikan meskipun terdapat kenaikan pada sejumlah indikator penentu tarif. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi.
Sementara itu, kajian terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan belum ada keputusan mengenai harga BBM pasca Juni 2024. Saat ditanya tentang kemungkinan kenaikan harga Pertamax, Arifin menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi akan dikaji lebih lanjut.
“Iya, mau naik juga melihat daya beli masyarakat,” ujar Arifin.
Menurut proyeksi ReforMiner, kondisi nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP) yang fluktuatif mempengaruhi biaya pengadaan energi, termasuk listrik dan BBM di Indonesia. Namun, untuk saat ini, pemerintah memastikan tarif listrik dan harga BBM tetap stabil.
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, mengusulkan agar pemerintah mengkaji pemberian subsidi BBM langsung kepada keluarga yang berhak. Hal ini dinilai penting mengingat kenaikan impor minyak mentah dan pelemahan rupiah yang dapat membebani APBN terkait subsidi energi. Keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM non-subsidi memberikan beban tambahan kepada perusahaan yang diberi penugasan, terutama Pertamina. Khususnya untuk BBM jenis Pertalite yang merupakan BBM khusus penugasan (JBKP).
“Ini akan semakin memberatkan Pertamina sebagai badan usaha,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat energi dari UGM Fahmy Radhi mengingatkan kepada pemerintah agar menahan kenaikan harga BBM dan tarif listrik bersubsidi demi menjaga kestabilan ekonomi. Kata Fahmy, kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif listrik dapat memicu inflasi dan membahayakan perekonomian Indonesia.
Di dunia maya, perbincangan soal tarif listrik dan BBM ini mendapat perhatian serius. “Tentunya berita tentang harga Pertalite dan Solar tetap stabil untuk bulan Juli ini adalah kabar baik untuk kita semua pengendara,” cuit @irohnurningsih. “Setuju sih, biar perekenomian negara juga tetap stabil,” timpal @najlaurora.
Namun akun @Didi_margo khawatir, alasan pemerintah masih kaji harga BBM sebagai alasan untuk atur waktu. “Nunggu waktu, pasti naik bos,” cuitnya. “Semoga juga bukan penyesuaian tarif,” harap
0 comments:
Post a Comment