 |
| Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo hendak duduk di bangku pesakitan untuk bersiap menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (28/6/2024) |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Jaksa penuntut umum KPK menuntut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun pidana penjara terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jaksa meyakini SYL bersalah dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara
selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Dan pidana
denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan," kata
Jaksa KPK saat persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (28/6/2024).
Jaksa
juga menuntut SYL dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar
uang pengganti sebesar Rp44,2 miliar dan US$ 30 ribu. Harta benda SYL
bakal disita dan dilelang jaksa untuk membayar uang pengganti jika tak
kunjung dibayar selama sebulan.
Hal
tersebut berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap. "Jika tidak
mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata jaksa.
Jaksa
KPK mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan.
Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai SYL tidak berterus terang atau
berbelit-belit.
SYL
sebagai menteri juga telah menciderai kepercayaan masyarakat.
Sedangkan, untuk hal yang meringankan, jaksa menilai SYL telah berusia
lanjut, yakni 69 tahun.
"Terdakwa
tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi. Dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif
yang tamak," kata jaksa.
Jaksa menilai, SYL telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.
0 comments:
Post a Comment