Saturday, 24 August 2024

Catatan Mahasiswa Menyikapi Monopoli Kekuasan di Daerah ?

 


 Sejak reformasi 1999, Indonesia secara resmi beralih menjadi negara yang menganut sistem demokrasi, seiring dengan lepas dan hilangnya sistem pemerintahan diktator di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Bergulirnya reformasi yang digagas publik, diharapkan membawa angin baru bagi perbaikan bangsa ini.

Torehan dari revolusi yang di perjuangkan masyarakat Indonesia atas represinya terhadap dictatorial pemerintahan orde baru menghasilkan sebuah demokrasi yang katanya membuat masyarakat (khususnya kalangan bawah) lebih terpenuhi hak-hak nya. Namun, pada kenyataannya, tujuan reformasi dan harapan lahirnya demokrasi yang baik untuk kesinambungan bangsa ini, tidak seperti yang diharapkan.

Dalam perjalanannya, banyak yang berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia saat ini diwarnai oleh oligarki politik, dimana pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Pun demikian dengan praktik politik, dimana kenyataan bahwa partai politik di Indonesia dikuasai oleh kelompok tertentu yang merupakan keturunan, keluarga, klik, yang membentuk elit yang menguasai Parpol. Bahkan, dalam pencalonan pemimpin atau pejabat negara diwarnai dengan praktik demokrasi yang menyimpang.

Oligarki tumbuh subur di Indonesia dalam sistem demokrasi Tanah Air, khususnya dalam gelaran Pemilu dan Pilkada. Hal ini disebabkan oleh tata kelola partai politik yang belum demokratis, regulasi, penegakan hukum lemah, hingga kesadaran masyarakat yang rendah.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu praktik politik oligarki akan membawa dampak buruk terhadap perjalanan bangsa ini. Terjadinya monopoli kekuasaan, akan membawa bangsa ini mundur ke belakang. Artinya, reformasi telah gagal dan sia-sia.

Monopoli kekuasaan akan mengganggu demokrasi dan mengurangi keterlibatan masyarakat. Sehingga keterlibatan masyarakat menjadi kurang maksimal, dan seterusnya. Terjadi hegemoni dan sebagainya.

Dalam monopoli kekuasaan sangat memungkinkan terjadinya dinasti politik. Beberapa elite politik bahkan berhasil membentuk simpul dinasti politik baru melalui kemenangan kerabat mereka dalam pilkada. Dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya, anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka  yang kini calon Wakil Presiden dan Bobby Nasution dari Medan, serta Kaesang Pangarep yang langsung mencuat menjadi Ketua Umum PSI hanya beberapa hari setelah masuk sebagai anggota.

Secara hukum, memang tidak ada larangan terhadap politik dinasti. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan menghapus pasal antipolitik dinasti pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang menerangkan syarat calon kepala daerah tak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana.

Tapi dari segi demokrasi, politik dinasti merupakan ancaman karena membelokkan angan-angan demokrasi. Demokrasi membutuhkan adanya kesempatan yang terbuka dan adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang keluarga untuk dapat ikut ambil bagian di Pemilu. Selain itu, dinasti politik juga berpotensi menciptakan oligarki, nepotitisme, dan rentan melahirkan perkara korupsi.

Korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaaan yang dipegang oleh seseorang, yang memiliki kewenangan berlebihan, tanpa disertai pertanggungjawaban yang jelas. Sedangkan akar terjadinya tindak pidana korupsi, biasanya diawali dengan gratifikasi, yakni suatu pemberian secara luas yang terkait dengan jabatan seseorang.

Tentu persoalan ini merupakan alarm bahaya yang menuntut kita semua (masyarakat) untuk waspada. Rasa curiga terhadap pemerintah perlu ditingkatkan. Sebab walaupun kekuasaan telah didistribusikan pada entitas yang berbeda, kekuasaan tetap tidak lepas dari kecenderungan yang korup. Apa lagi bila kekuasaan eksekutif dan legislatif berada ditangan orang-orang yang berasal dari keluarga yang sama.

Mari kita berbenah diri, untuk menjaga NKRI ini dari penyelewengan kekuasaan akiabt monopoli kekuasaan.

 Ketua BEM Univesitas Trisakti Jakarta

 

Share:

0 comments:

Post a Comment

BERBUAT BAIKLAH SESUNGUHNYA UNTUK DIRI KITA

BERBUAT BAIKLAH SESUNGUHNYA UNTUK DIRI KITA

SEGENAP CREW WWW.KONTAKBANTEN.CO.ID IDUL FITRI

SEGENAP CREW WWW.KONTAKBANTEN.CO.ID IDUL FITRI

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

MOHON MAAF LAHIR BATIN IDUL FITRI 1446 H

MOHON MAAF LAHIR BATIN IDUL FITRI 1446 H

Silakan Klik Kerja sama Publikasi

MOTO KAMI


Cermat Cerdas Tepat Dalam Informasi Menjadi Media Inpendent Berita Tanpa Intervensi

Unsur Pimpinan DPR RI 2024 2029

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 2025

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 2025

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

PT KONTAK MEDIA PERSADA GROUP KLIK

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA

IDUL FITRI 1446 H

IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1445 H

SELAMAT IDUL FITRI 1445 H

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

BUMN PEDULI BANGSA

BUMN PEDULI BANGSA

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

IBU KOTA NUSANTARA

IBU KOTA NUSANTARA

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BANGSA HEBAT PERS KUAT HPN 2025

BANGSA HEBAT PERS KUAT HPN 2025

INFO CPNS DAN PPPK 2025 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

PERKIM BANTEN SELAMAT GUBERNUR BANTEN 2025

PERKIM BANTEN SELAMAT GUBERNUR BANTEN 2025

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

HPN 2025 RESOLUSI TAHUN 2025 PERS LEBIH BAIK

HPN 2025 RESOLUSI TAHUN 2025 PERS LEBIH BAIK

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

HARI PERS NASIONAL 2025 AKU BANGGA JADI INSAN PERS

HARI PERS NASIONAL 2025 AKU BANGGA JADI INSAN PERS

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support