Edukasi pencegahan korupsi, KPK lakukan "roadshow" di Lebak

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Bus 2024 Roadshow di Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan korupsi melalui film di alun-alun Rangkasbitung

 Rangkasbitung  ( KONTAK BANTEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan roadshow  di Kabupaten Lebak guna memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan korupsi kepada aparat pemerintah daerah, sekolah, anak -anak usia dini dan masyarakat.

 "Kita berharap dengan Roadshow Bus KPK 2024 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melawan tindak pidana korupsi," kata Direktorat Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK RI Yulianto Sapto di Rangkasbitung, Lebak, Minggu.

 

Bus KPK 2024 melakukan roadshow atau perjalanan berkeliling yang keempat atau terakhir di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

 

Pelaksanaan Roadshow Bus KPK 2024 sudah berlangsung 12 tahun dengan program "Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi," dimana program tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan lebih dari satu abad.

Kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi itu bukan hanya dilakukan di dalam ruangan saja, namun kali ini dilakukan melalui media - media , film juga dongeng kepada pelajar PAUD dan sekolah.

 

Selain itu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan edukasi tindak pidana korupsi juga kepada instansi pemerintah daerah setempat.

 

Sebelumnya, kata dia, tugas KPK penindakan dan pencegahan, tetapi sekarang tripom yakni pendidikan antikorupsi, pencegahan korupsi dan pendidikan.

 

Sedangkan , kata dia, untuk pencegahan itu ada dua yakni pencegahan secara sistem dan pencegahan secara individual agar berintegritas.

 

Selain itu juga Bus KPK 2024 melakukan sosialisasi pada kegiatan senam massal di Alun-alun Rangkasbitung bertema "Hajar serangan pajar" dengan pesan masyarakat agar menolak politik uang pada pilkada Bupati Lebak dan Gubernur Banten.

 

"Kami berharap dengan kegiatan itu dapat mencegah kejahatan tindak pidana korupsi bahwa korupsi itu tidak baik, selain melanggar UU hukum negara juga agama," katanya menjelaskan.