JAKARTA , KONTAK BANTEN – Ada kegelisahan yang seharusnya tidak boleh diabaikan di Provinsi Banten. Di tengah pembangunan kawasan industri, masuknya investasi, proyek-proyek pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bahkan, sebagian pekerja harus menerima kenyataan pahit kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bagi seorang pekerja, PHK bukan sekadar berakhirnya hubungan kerja dengan perusahaan. Di balik keputusan tersebut, ada keluarga yang harus tetap makan, anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan, cicilan rumah yang harus dibayar, serta kebutuhan hidup yang tidak bisa menunggu.
Ketika seorang ayah atau ibu kehilangan pekerjaan, yang terdampak bukan hanya dirinya, melainkan seluruh anggota keluarga.
Inilah wajah persoalan ketenagakerjaan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah, pengusaha, investor, dan seluruh pemangku kepentingan di Banten.
Banten Peringkat Kedua Nasional dalam Jumlah PHK
Persoalan ini bukan sekadar keluhan masyarakat. Data ketenagakerjaan menunjukkan adanya tantangan besar yang sedang dihadapi Banten.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan periode Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 8.649 pekerja di Banten tercatat mengalami PHK. Jumlah tersebut menempatkan Banten pada posisi kedua nasional setelah Jawa Barat.
Secara nasional, laporan pekerja terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai 72.336 orang. Perlu dicatat, angka tersebut merupakan pekerja yang tercatat dalam sistem JKP, bukan keseluruhan kasus PHK yang terjadi.
Angka ini seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan di Banten. Sebab, setiap angka mewakili manusia yang memiliki keluarga, tanggung jawab, dan harapan untuk mempertahankan kehidupannya.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten pada Februari 2026 mencapai 6,59 persen. Jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 6,24 juta orang, dengan penduduk bekerja sekitar 5,83 juta orang.
Pada Mei 2026, TPT Banten kembali tercatat sebesar 6,48 persen. Meskipun mengalami penurunan, persoalan pengangguran masih membutuhkan perhatian serius.
Investasi Besar, Tetapi Apakah Kesempatan Kerja Sudah Merata?
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: untuk siapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di Banten?
Banten dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas industri dan investasi yang besar. Kawasan industri tumbuh, pembangunan infrastruktur berjalan, proyek-proyek terus dikerjakan, dan berbagai kegiatan ekonomi berlangsung.
Namun, pertumbuhan tersebut harus dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah dari luar, tetapi masyarakat di sekitarnya justru kesulitan memperoleh pekerjaan.
Jangan sampai perusahaan berkembang, proyek berjalan, dan nilai investasi meningkat, sementara anak-anak muda Banten masih harus berkeliling mencari pekerjaan.
Persoalan keadilan ekonomi juga perlu dilihat dari pemerataan kesempatan. Masyarakat lokal seharusnya memiliki akses yang adil untuk mendapatkan pekerjaan, mengikuti pelatihan, memperoleh keterampilan, hingga berkesempatan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi.
Jangan Sampai Proyek Hanya Dinikmati Kelompok Tertentu
Ada persoalan lain yang juga patut menjadi perhatian, yakni pemerataan kesempatan ekonomi dalam pelaksanaan proyek dan pengadaan barang maupun jasa.
Munculnya keluhan bahwa pekerjaan atau proyek yang dimenangkan hanya berputar pada kelompok tertentu perlu dijawab dengan transparansi dan pengawasan.
Jika kesempatan ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok yang sama, sementara pelaku usaha kecil, pengusaha lokal, dan masyarakat lainnya kesulitan memperoleh akses, maka pemerataan ekonomi patut dipertanyakan.
Namun, persoalan tersebut harus dibuktikan melalui data pengadaan, proses tender, dan mekanisme pengawasan yang terbuka. Jangan sampai dugaan berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung secara transparan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang adil kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Sebab, proyek pembangunan seharusnya tidak hanya menghasilkan bangunan atau keuntungan bagi perusahaan. Lebih dari itu, pembangunan harus menciptakan perputaran ekonomi, membuka kesempatan usaha, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Keadilan ekonomi bukan berarti semua orang harus mendapatkan proyek yang sama. Keadilan berarti setiap orang dan pelaku usaha memiliki kesempatan yang wajar sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
Jangan Biarkan Korban PHK Berjuang Sendirian
Persoalan PHK juga tidak boleh hanya diserahkan kepada perusahaan dan pekerja yang terdampak.
Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan yang nyata. Bukan hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi memastikan ada langkah perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.
Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, pemerintah harus memperkuat pendataan pekerja yang terkena PHK, termasuk mengetahui sektor industri yang paling terdampak dan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Kedua, memperluas pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan sampai masyarakat mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikat, tetapi tetap kesulitan memperoleh pekerjaan.
Ketiga, mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan melalui bursa kerja yang terbuka dan mudah diakses, termasuk memberikan prioritas kesempatan yang adil bagi tenaga kerja lokal sesuai kompetensi.
Keempat, memperkuat perlindungan pekerja, termasuk memastikan hak-hak mereka ketika mengalami PHK dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kelima, mendorong investasi yang tidak hanya berorientasi pada besarnya modal, tetapi juga kemampuan menyerap tenaga kerja dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Pengangguran di Pedesaan Juga Jangan Dilupakan
Persoalan ketenagakerjaan di Banten tidak hanya terjadi di kawasan industri perkotaan. Wilayah pedesaan juga membutuhkan perhatian.
Masyarakat desa memiliki potensi ekonomi melalui pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan usaha mikro kecil.
Sayangnya, potensi tersebut belum tentu berkembang menjadi lapangan pekerjaan yang memadai apabila tidak didukung akses modal, teknologi, pasar, dan pendampingan usaha.
Karena itu, pemerintah kabupaten, kota, hingga desa perlu memiliki program yang saling terhubung untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.
Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri. Desa juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ketika usaha masyarakat berkembang, lapangan pekerjaan akan tercipta. Anak-anak muda tidak harus selalu meninggalkan kampung halaman hanya untuk mencari penghidupan.
Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat Harus Duduk Bersama
Mengatasi pengangguran bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah membutuhkan dunia usaha, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja, dan masyarakat membutuhkan kesempatan untuk bekerja serta meningkatkan kesejahteraan.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, perusahaan, serikat pekerja, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus diperkuat.
Pemerintah perlu memastikan iklim investasi tetap kondusif. Pengusaha perlu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja.
Sementara itu, lembaga pendidikan dan pelatihan harus menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Namun, jangan pula seluruh persoalan pengangguran dibebankan kepada pencari kerja dengan alasan kurang keterampilan. Kesempatan kerja harus tersedia, proses rekrutmen harus terbuka, dan kebutuhan industri harus disampaikan secara jelas.
Sebab, sebaik apa pun seseorang mempersiapkan diri, jika lapangan pekerjaan terbatas dan akses kesempatan tidak merata, persoalan pengangguran akan tetap terjadi.
Keadilan Ekonomi Adalah Bagian dari Kesejahteraan Rakyat
Pada akhirnya, pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya proyek, gedung, kawasan industri, maupun besarnya nilai investasi.
Pembangunan juga harus diukur dari berapa banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan, berapa keluarga yang mampu meningkatkan taraf hidup, dan seberapa besar kesempatan ekonomi dapat dinikmati secara merata.
Banten membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada kehidupan masyarakat.
Jangan sampai ada masyarakat yang hanya menjadi penonton di tengah pembangunan daerahnya sendiri.
Jangan sampai perusahaan dan kelompok usaha tertentu terus berkembang, sementara sebagian masyarakat harus berjuang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Dalam perspektif moral dan keagamaan, bekerja merupakan bagian dari ikhtiar manusia untuk menjaga kehormatan, memenuhi tanggung jawab keluarga, dan membangun kehidupan yang lebih baik.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 11:
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."
Ayat tersebut mengingatkan pentingnya ikhtiar dan perubahan. Namun, ikhtiar masyarakat juga harus didukung kebijakan yang adil, kesempatan yang terbuka, dan lingkungan ekonomi yang memberikan ruang bagi semua orang untuk berkembang.
Jangan biarkan angka pengangguran hanya menjadi statistik dalam laporan pemerintah. Di balik angka tersebut ada manusia, ada keluarga, ada masa depan anak-anak, dan ada harapan yang sedang dipertaruhkan.
Banten tidak hanya membutuhkan investasi yang besar. Banten membutuhkan keadilan ekonomi, lapangan pekerjaan yang layak, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Sebab, keberhasilan pembangunan bukan ketika hanya sebagian kelompok menikmati hasilnya, melainkan ketika masyarakat luas dapat hidup lebih sejahtera.
Catatan data dan editorial
Ada beberapa angka yang saya luruskan agar artikel tidak kehilangan kredibilitas:
TPT Februari 2026: 6,59 persen menurut BPS Banten, bukan 7,97 persen.
BPS Banten+1TPT Mei 2026: 6,48 persen berdasarkan laporan Bank Indonesia.
Bank IndonesiaPHK Januari–Oktober 2026: 8.649 pekerja di Banten, peringkat kedua nasional. Data berasal dari laporan PHK melalui sistem JKP, bukan keseluruhan PHK

.gif)