Kongres V Rakyat Banten Suarakan Aspirasi Politik Nasional dan Pemekaran Banten Selatan

 

SERANG, KONTAK BANTEN – Sejumlah aspirasi politik, kebangsaan, dan pembangunan daerah mengemuka dalam pelaksanaan Kongres V Rakyat Banten yang digelar di Pondok Pesantren Darunnajah 14, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Selasa (10/11/2026).

Kongres tersebut dihadiri sejumlah tokoh Banten, di antaranya tokoh pendiri Provinsi Banten Embay Mulya Syarief, ulama, kiai, ustaz, akademisi, tokoh masyarakat adat, perwakilan Pemerintah Provinsi Banten, unsur TNI-Polri, serta kalangan santri.

Dalam kongres tersebut, terdapat beberapa persoalan yang menjadi perhatian peserta. Mulai dari dinamika politik nasional, isu dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Banten Selatan.

Ketua Presidium Kongres V Rakyat Banten, Embay Mulya Syarief, menyampaikan bahwa masyarakat Banten mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang berkembang.

“Kita tidak menyangka situasi perpolitikan kita kok jadi liar begini. Ada upaya-upaya untuk melakukan kekacauan politik. Mereka-mereka yang haus kepada kekuasaan, tetapi dengan cara-cara yang terhina,” ujarnya.

Embay menegaskan, masyarakat Banten tidak menginginkan adanya gerakan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dan kepolisian dalam menindak pihak-pihak yang dinilai melakukan pelanggaran.

“Kita dukung apa pun tindakan tegas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bersama Kapolri. Masyarakat Banten sangat mendukung,” katanya.

Ia menjelaskan, Kongres V Rakyat Banten pada awalnya tidak secara khusus direncanakan untuk merespons dinamika politik di Jakarta. Namun, perkembangan situasi nasional membuat pihaknya memandang perlu menyampaikan sikap dan dukungan terhadap pemerintahan yang sah.

“Tiba-tiba kita merencanakan kongres ini, tidak berpikir akan ada kejadian seperti ini di Jakarta. Tapi kemudian kita berpikir, wah kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Kapolri, yaitu menindak tegas orang-orang yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah,” ungkapnya.

Kongres V Rakyat Banten Desak Pemakzulan Gibran

Selain membahas stabilitas politik nasional, Kongres V Rakyat Banten juga menghasilkan rekomendasi agar DPR RI segera melakukan proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Embay mengatakan, aspirasi mengenai pemakzulan Gibran bukan hal baru. Menurutnya, desakan tersebut sudah cukup lama disuarakan oleh sejumlah pihak di Banten.

Terkait sosok yang dinilai layak menggantikan posisi wakil presiden apabila proses pemakzulan terjadi, Embay menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

“Itu hak prerogatif. Siapa yang mau dicalonkan, silakan. Tapi harusnya lebih baiklah, yang berakhlakul karimah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin nasional, termasuk menjadi presiden, selama mengikuti mekanisme konstitusional dan pemilihan umum yang sah.

“Kalau mau jadi Presiden, silakan. Jangankan ini, tukang becak aja boleh nyalon Presiden, asal melalui sistem, yaitu lewat Pemilu. Enggak ada cara lain,” katanya.

Pemekaran Banten Selatan Kembali Diperjuangkan

Tidak hanya persoalan politik nasional, Kongres V Rakyat Banten juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah Banten Utara dan Banten Selatan.

Salah satu aspirasi yang kembali diperjuangkan adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Banten Selatan.

Embay menilai, pemekaran wilayah diperlukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Banten.

Ia mencontohkan, masyarakat di kawasan Bayah harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Rangkasbitung untuk mengurus sejumlah keperluan administrasi, termasuk pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selain persoalan jarak pelayanan publik, Embay juga menyoroti kondisi kemiskinan ekstrem yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Banten Selatan.

Menurutnya, pembentukan DOB dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Embay mengungkapkan, perjuangan pembentukan Provinsi Banten pada masa lalu juga diikuti sejumlah agenda pembangunan dan pemekaran wilayah.

Ia menyebut, sejumlah agenda tersebut telah terealisasi, mulai dari berdirinya perguruan tinggi, pembentukan Kota Cilegon, hingga pengembangan pendidikan tinggi di Banten.

“Dulu ketika saya meminta kepada Pak Habibie untuk Banten jadi provinsi, sudah oke. Perguruan tinggi oke, sudah tiga. Cilegon jadi kotamadya oke, sudah. Tinggal satu, pemekaran di Banten Selatan,” tuturnya.

Ia berharap Gubernur Banten dapat ikut memperjuangkan aspirasi pemekaran tersebut, sebagaimana upaya pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan pendidikan di Banten, termasuk pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang sebelumnya menghadapi kendala moratorium.

“Kasihan saudara-saudara kita di selatan. Dengan adanya DOB, di sana nanti ada pusat pertumbuhan baru,” pungkasnya.

Melalui Kongres V Rakyat Banten, berbagai aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah dan lembaga terkait, baik dalam menjaga stabilitas nasional maupun mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Banten.(TIM)