248 Anggota DPR Disebut Dukung Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran, PDIP Terbanyak

 

 

JAKARTA, KONTAK BANTEN – Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut terus bertambah. Berdasarkan rekapitulasi data yang beredar, sebanyak 248 anggota DPR dari delapan partai politik telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung pengajuan hak tersebut.

Delapan partai politik yang tercatat memberikan dukungan yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra.

PDIP menjadi partai dengan jumlah dukungan terbanyak, yakni 101 anggota. Berikut rincian dukungan dari masing-masing partai:

1. PDI Perjuangan (PDIP): 101 anggota.

2. Partai NasDem: 69 anggota.

3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 37 anggota.

4. Partai Demokrat: 18 anggota.

5. Partai Golkar: 15 anggota.

6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 12 anggota.

7. Partai Gerindra: 11 anggota.

8. Partai Amanat Nasional (PAN): 4 anggota.

Dengan demikian, total dukungan yang tercatat mencapai 248 anggota DPR. Namun, angka tersebut masih perlu diverifikasi karena bersumber dari rekapitulasi data yang beredar dan belum seluruhnya disertai konfirmasi resmi dari masing-masing fraksi.

Dukungan HMP Mulai Menguat

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan sekitar 50 anggota dewan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026). Mardani juga menyebut surat usulan HMP telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani turut membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak tersebut.

Menurut Puan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan itu setelah pembukaan masa persidangan dengan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota dewan.

PDIP Nyatakan Seluruh Anggota Fraksi Mendukung

Dukungan terhadap penggunaan HMP semakin menguat setelah Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyatakan seluruh anggota fraksinya sepakat menggunakan hak tersebut.

Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (11/11/2026). Utut menegaskan bahwa langkah yang ditempuh PDIP merupakan bagian dari mekanisme konstitusional.

Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam proses pengusulan pemberhentian presiden maupun wakil presiden.

Berkaitan dengan Polemik Dokumen Pendidikan Gibran

Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran mencuat menyusul polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.

Persoalan tersebut menjadi perhatian sejumlah anggota DPR dan partai politik yang mendorong agar polemik tersebut ditindaklanjuti melalui jalur konstitusional.

Meski dukungan tanda tangan disebut telah mencapai 248 anggota DPR, jumlah tersebut tidak serta-merta membuat Gibran dapat diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.

Proses pemakzulan memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mekanisme tersebut mencakup proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Karena itu, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat harus dibedakan dari keputusan pemberhentian Wakil Presiden yang memiliki prosedur hukum dan ketatanegaraan tersendiri.

(TIM KONTAK BANTEN)