Putusan MK dan MA Final, Mengapa Persoalan Dokumen Pendidikan Gibran Tak Bisa Kembali ke PTUN?

 

 

CIKINI RAYA, JAKARTA – KONTAK BANTEN Redaksi Kontak Banten bersama mahasiswa dan masyarakat mengangkat sebuah diskusi publik mengenai kepastian hukum, kewenangan lembaga peradilan, serta makna putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam dinamika persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Diskusi ini penting agar masyarakat tidak hanya mengikuti perdebatan politik, tetapi juga memahami bagaimana hukum bekerja, apa arti sebuah putusan pengadilan, dan mengapa setiap warga negara, termasuk pejabat tertinggi negara, harus menghormati keputusan lembaga peradilan.

Pertanyaan utama yang menjadi pembahasan adalah: apabila Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat, apakah persoalan yang sama masih dapat dibawa kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, masyarakat perlu memahami terlebih dahulu perbedaan kewenangan MK, MA, dan PTUN.

1. Apa arti putusan MK yang final dan mengikat?

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Artinya, putusan MK tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Sifat final dan mengikat atau final and binding berarti keputusan MK harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait.

Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa putusan MK harus dibaca berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hukumnya. Tidak semua perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima berarti pengadilan telah mengabulkan atau menolak seluruh substansi tuduhan.

Dalam persoalan Gibran, MK pada 6 Oktober 2026 membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK menyampaikan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan penyelesaian pendidikan setingkat SMA di luar negeri sebagai dasar penyetaraan.

Akan tetapi, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

MK juga menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden.

Dengan demikian, masyarakat harus membedakan dua hal: pertimbangan MK mengenai bukti dokumen pendidikan dan amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

2. Mengapa putusan MA menjadi penting?

Persoalan ini kemudian berkembang melalui jalur peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 dalam perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada 10 November 2026, MA mengabulkan kasasi tersebut dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.

MA juga memerintahkan pihak kementerian untuk mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan ini menjadi penting karena objek yang diperiksa MA adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Dengan kata lain, MA tidak sedang memutus hasil Pemilu Presiden 2024, melainkan memeriksa persoalan hukum administrasi yang berkaitan dengan penerbitan dokumen pendidikan.

Di sinilah masyarakat perlu memahami bahwa MK dan MA memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi putusan keduanya menjadi bagian penting dalam perkembangan persoalan hukum tersebut.

3. Mengapa Gibran dinilai tidak bisa membuka kembali perkara yang sama melalui PTUN?

Pertanyaan ini menjadi salah satu inti diskusi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 10 November 2026 menyampaikan bahwa langkah untuk kembali membuktikan persoalan dokumen pendidikan melalui PTUN dinilai tidak lagi memiliki manfaat hukum apabila menyangkut materi dan objek sengketa yang sama.

Menurut Yusril, putusan MA telah bersifat final. Ia juga menjelaskan bahwa Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi yang diputus MA sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Yusril menyebut bahwa pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain itu, apabila kementerian telah melaksanakan putusan MA dan mencabut surat keterangan yang menjadi objek sengketa, objek gugatan dalam perkara PTUN yang sedang berjalan dapat kehilangan keberadaannya.

Penjelasan tersebut perlu dipahami secara hati-hati.

Berdasarkan hukum acara PTUN, Pasal 131 dan Pasal 132 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya mengatur mekanisme kasasi dan peninjauan kembali.

Sementara itu, Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 memberikan pembatasan terhadap hak badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengajukan PK, yang kemudian ditindaklanjuti melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

Jadi, bukan berarti setiap persoalan yang berkaitan dengan seseorang otomatis tertutup dari PTUN. Yang harus diperhatikan adalah apakah objek sengketanya sama, apakah sudah diputus secara berkekuatan hukum tetap, siapa yang memiliki kedudukan hukum, dan apakah masih terdapat objek administrasi yang dapat disengketakan.

Dalam konteks inilah pernyataan Yusril mengenai tidak adanya ruang hukum lanjutan harus dipahami.

4. Apakah putusan MA otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan Wakil Presiden?

Ini juga pertanyaan penting yang perlu dijelaskan kepada masyarakat.

Jawabannya, putusan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya membatalkan pelantikan atau memberhentikan seseorang dari jabatan Wakil Presiden.

MK dalam putusannya juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui permohonan yang diperiksa dalam perkara tersebut.

Persoalan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Proses tersebut melibatkan DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR sesuai ketentuan konstitusi.

Artinya, masyarakat tidak boleh mencampuradukkan pembatalan dokumen administrasi dengan pemberhentian jabatan Wakil Presiden. Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda.

5. Mengapa hukum harus berlaku sama bagi semua orang?

Dalam diskusi publik ini, ada satu prinsip yang harus menjadi pegangan bersama, yaitu Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Prinsip tersebut mengandung makna bahwa tidak boleh ada seseorang yang berada di atas hukum. Jabatan, kekuasaan, kekayaan, maupun kedekatan politik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Karena itu, persoalan dokumen pendidikan seorang pejabat publik bukan sekadar perdebatan mengenai pribadi seseorang.

Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap administrasi negara, penyelenggaraan pemilu, lembaga pendidikan, dan integritas pemerintahan.

Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Pemerintah wajib menjalankan keputusan pengadilan. Sementara itu, setiap warga negara harus menghormati proses hukum dan tidak membangun kesimpulan yang melampaui isi putusan.

6. Pesan untuk mahasiswa dan generasi muda: jangan takut bertanya, tetapi pahami hukum

Bagi mahasiswa, persoalan ini menjadi pelajaran penting mengenai demokrasi dan supremasi hukum.

Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton ketika terjadi persoalan hukum di negeri ini. Mahasiswa harus berani membaca putusan, mempelajari undang-undang, menguji argumentasi, dan menyampaikan kritik berdasarkan fakta.

Namun, keberanian mengkritik harus berjalan bersama tanggung jawab intelektual.

Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi kebencian. Jangan sampai kritik berubah menjadi fitnah. Dan jangan sampai dukungan politik membuat seseorang menutup mata terhadap fakta hukum.

Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis, bukan masyarakat yang hanya mengikuti suara paling keras.

CATATAN REDAKSI KONTAK BANTEN: KEADILAN BUKAN MILIK PENGUASA, HUKUM BUKAN MILIK KELOMPOK

Pada akhirnya, diskusi mengenai putusan MK dan MA ini membawa kita kepada pertanyaan yang jauh lebih besar: untuk siapa hukum dibuat?

Hukum bukan dibuat untuk melindungi orang yang memiliki kekuasaan. Hukum juga bukan alat untuk menjatuhkan seseorang karena perbedaan politik.

Hukum dibuat untuk menjaga keadilan, melindungi hak masyarakat, dan memastikan bahwa negara berjalan berdasarkan aturan, bukan kehendak pribadi.

Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh berbeda pandangan terhadap seorang pemimpin. Namun, ketika pengadilan telah menjatuhkan putusan, setiap pihak harus menghormati proses dan akibat hukumnya.

Kepada para mahasiswa, jangan pernah kehilangan keberanian untuk mencari kebenaran. Kepada masyarakat, jangan pernah berhenti mengawasi jalannya pemerintahan. Dan kepada para pemegang kekuasaan, ingatlah bahwa jabatan adalah amanah, bukan kekebalan.

Ada kalanya sebuah putusan pengadilan tidak membuat semua orang puas. Ada kalanya keputusan hukum meninggalkan pertanyaan di tengah masyarakat. Tetapi justru di situlah kedewasaan sebuah bangsa diuji: apakah kita mampu menerima proses hukum, membaca putusannya secara utuh, dan memperjuangkan keadilan melalui jalan yang dibenarkan undang-undang?

Sebab, negara yang besar bukan negara yang pemimpinnya tidak pernah dipersoalkan. Negara yang besar adalah negara yang berani menempatkan hukum di atas kepentingan kekuasaan.

Keadilan harus berdiri untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang memiliki jabatan.

KONTAK BANTEN – Komunikatif dan Aktualitas. Dari Banten untuk Indonesia.

Landasan hukum dan referensi diskusi

1. UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 24C, dan Pasal 27 ayat (1).

2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf r.

3. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.

4. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.

5. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

6. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.

7. Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2024.

Sumber rujukan utama:

• Mahkamah Konstitusi – Penjelasan putusan terkait dokumen pendidikan Gibran, 6 Oktober 2026