Pemkab Lebak targetkan semua warga miliki sanitasi layak.

 

Ibu dan anak berjalan menerobos banjir di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (4/7/2024). Hujan deras yang yang terjadi di kawasan tersebut menyebabkan banjir yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Rangkasbitung.

  LEBAK KONTAK BANTEN Pemerintah Kabupaten Lebak di Provinsi Banten menargetkan semua warga di daerah itu memiliki sanitasi layak, sehingga tidak buang air besar (BAB) di sembarangan tempat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

  "Kami tahun ini membangun sanitasi layak 801 rumah dan tahun 2023 ada 1.000 rumah," kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak Suhendro di Rangkasbitung, Lebak, Minggu.

 

Pemerintah Kabupaten Lebak setiap tahun meluncur program sanitasi yang layak dan menyehatkan agar masyarakat tidak BAB di sembarangan tempat, seperti di aliran sungai, drainase hingga kebun.

  Pada 2024 pihaknya telah membangun sarana sanitasi dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (spaldes) dengan anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan APBD 2024 sebesar Rp9 miliar.

Pembangunan sanitasi itu di sembilan desa di sejumlah kecamatan dan pekerjaannya melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

 

Pembangunan sanitasi itu dibangun di rumah warga setempat yang tidak memiliki sanitasi layak.

 

Sarana sanitasi itu dibangun terdiri dari kloset, septik, paralon dan tangki air senilai Rp12 juta per rumah.

  "Kami setiap tahun merealisasikan pembangunan sanitasi agar semua rumah memiliki jamban yang sehat," kata Suhendro.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dr Firman Rahmatullah mengatakan masyarakat di daerah itu tersebar di 340 desa dan 5 kelurahan tercatat yang masih "open defecation free" atau BAB di sebanyak 114 desa sehingga rawan terserang berbagai penyakit menular, terlebih saat musim kemarau berkepanjangan.

 

Dimana musim kemarau itu berpotensi menimbulkan penyakit diare dan ISPA.

 

Selain itu juga berpotensi meningkatnya kasus stunting atau kekerdilan yang dialami anak bawah lima tahun.

  "Kami mendukung program pembangunan sanitasi sehingga kedepannya tidak ada lagi BAB sembarangan tempat, seperti pada aliran sungai, selokan, drainase, kolam dan kebun," katanya.