Wamenhan RI M. Herindra, Pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Pengembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke

 

 JAKARTA KONTAK BANTEN  Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pengembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Rakor tersebut berlangsung di Hotel Mulia Jakarta, pada Senin (7/10). Pada kegiatan Rakor ini, Wamenhan turut didampingi Ses Baranahan Kemhan Laksma TNI Mochamad Taufiq Hidayat selaku Kepala Pusat Cadangan Logistik Strategis (PCLS) Kemhan.

Dalam sambutan awalnya, Wamenhan M. Herindra menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir dalam rapat koordinasi, serta menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari keinginan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

“Wilayah Indonesia sangat luas dan cukup bagus, namun luas sawah semakin lama semakin menyusut. Oleh sebab itu, Kemhan mengundang rapat koordinasi ini untuk mencanangkan dan membuka satu juta hektar di daerah Merauke. Ini adalah tantangan yang besar dan kita sudah memulai,” kata Wamenhan.

Wamenhan juga menyampaikan harapannya kepada para stakeholder dan kementerian terkait yang memiliki kewenangan, agar dapat mendukung ketahanan pangan dan merealisasikan hal tersebut secepat-cepatnya dalam satu visi bersama sesuai aturan yang berlaku.

“Mudah-mudahan rapat koordinasi hari ini dapat menghasilkan rapat yang konstruktif, sehingga apa yang diinginkan Menhan Prabowo agar Indonesia mandiri dalam bidang pangan dan dapat secepatnya terealisasi. Intinya ini untuk masa depan Bangsa Indonesia,” tegas M. Herindra.

Dalam Rakor juga menghadirkan tiga Panelis yaitu dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P, Kepala Balai Besar Peramalan OPT, Ditjen Tanaman Pangan Kementan Ir. Yuris Tiyanto, M.M., dan Direktur Layanan Industri PT Sucofindo Budi Utomo terkait Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Sentra Produksi Pangan Padi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang diakhiri dengan diskusi dan pandangan dari berbagai sektor. (**)