 |
| Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCP), Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Februari 2025 |
JAKARTA KONTAK BANTEN Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto dipastikan tidak akan mengganggu jalannya sektor pendidikan. Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCP), Hasan Nasbi menepis isu yang
beredar bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp327 triliun mengakibatkan
pengurangan pada layanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan ketersediaan
beasiswa perguruan tinggi.
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang amat menjadi perhatian Prabowo, terbukti dari pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan perbaikan ribuan sekolah di Indonesia.
Untuk itu, kata Hasan, efisiensi anggaran tidak akan menyentuh layanan publik penting seperti KIP dan beasiswa.
"Pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Februari 2025.
Ditegaskan Hasan, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari kriteria yang terkena efisiensi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kualitas pendidikan akan menurun karena efisiensi.
"Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik. Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah," tegasnya.Hasan meminta agar masyarakat jangan mudah percaya pada isu yang digoreng bahwa dana pendidikan terganggu efisiensi anggaran pemerintah.
"Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar," pungkasnya
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang amat menjadi perhatian Prabowo, terbukti dari pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan perbaikan ribuan sekolah di Indonesia.
Untuk itu, kata Hasan, efisiensi anggaran tidak akan menyentuh layanan publik penting seperti KIP dan beasiswa.
"Pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Februari 2025.
Ditegaskan Hasan, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari kriteria yang terkena efisiensi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kualitas pendidikan akan menurun karena efisiensi.
"Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik. Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah," tegasnya.Hasan meminta agar masyarakat jangan mudah percaya pada isu yang digoreng bahwa dana pendidikan terganggu efisiensi anggaran pemerintah.
"Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar," pungkasnya
0 comments:
Post a Comment