Korupsi Bikin Rugi, Pemerintah Kompak Bersihkan Birokrasi

 

Oleh: Khaylila Nafisah, Mahasiswa Pegiat Antikorupsi

 Korupsi telah menjadi masalah klasik yang terus menggerogoti berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan sistem hukum. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan, dengan berbagai langkah strategis untuk menutup celah bagi praktik korupsi.

Salah satu langkah nyata yang diambil pemerintah adalah meningkatkan transparansi anggaran dan memberdayakan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Rommy Iman Sulaiman, menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat menurut pihaknya memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku publik. Melalui berbagai forum, KPK ingin membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan sosial. Ia juga menambahkan bahwa melalui pendekatan berbasis nilai keagamaan dan komunitas, KPK optimistis budaya antikorupsi akan semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama menjadi kunci dalam memperkuat integritas bangsa dalam melawan praktik korupsi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Nanang Fatchurochman, turut mengapresiasi inisiatif KPK dalam melibatkan tokoh agama dalam upaya edukasi antikorupsi. Ilmu dan wawasan yang diberikan KPK memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Langkah lain yang diambil pemerintah dalam memberantas korupsi adalah efisiensi anggaran. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyoroti kebijakan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa tidak boleh ada program yang duplikasi atau dibuat hanya sebagai cara untuk ‘mengakali’ anggaran.

Menurut Trubus, efisiensi anggaran penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Selama ini banyak dinas yang mengeluh di media sosial, sementara ada juga pejabat yang tidak memahami manajemen keuangan dan hanya menerima laporan dari bawahannya tanpa mengecek langsung program yang berjalan.

Pihaknya juga menegaskan bahwa siapapun yang menolak kebijakan efisiensi anggaran patut diduga menikmati mark-up dalam sistem birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus terus dilakukan untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain pencegahan dalam anggaran, pemerintahan Prabowo-Gibran juga berfokus pada penindakan kasus-kasus korupsi besar yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

Pengamat Norma dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menegaskan bahwa pemerintah harus berani menindak tegas koruptor, karena jika tidak, akan terjadi persekongkolan yang semakin merugikan negara. Menurutnya, negara maju tidak bakal mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Karena akan percuma ada support jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin.

Ia juga menyoroti janji besar Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di era pemerintahannya. Oleh karena itu, rumor dan indikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi celah baru bagi korupsi. Anggaran yang ada benar-benar digunakan sesuai kebutuhan untuk melayani rakyat dan jangan sampai efisiensi hanya sekadar slogan, sementara anggarannya tetap dikorupsi.

Ia juga menyoroti bahwa banyak kasus korupsi terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, yang selama ini menjadi lahan empuk bagi oknum tidak bertanggung jawab. Misalnya, pengadaan ATK yang berlebihan, atau studi banding yang sebenarnya tidak terlalu penting, yang bisa dipangkas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi justru terjadi dalam pengadaan barang seperti ini.

Pemberantasan korupsi juga membutuhkan peran aktif media dalam mengawal kebijakan pemerintah. Ketua PWI Provinsi Riau, Raja Isyam Azwar, menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

PWI berkomitmen dalam mendukung gerakan antikorupsi, serta memperkuat integritas dan profesionalisme jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Pers berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Media memiliki peran strategis dalam mengungkap kasus korupsi, mengedukasi masyarakat tentang dampak buruknya, serta menekan pemerintah untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Dengan adanya kebebasan pers yang bertanggung jawab, diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus korupsi yang tersembunyi dari pantauan publik.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen kuat dalam menutup celah bagi korupsi, baik melalui kebijakan transparansi anggaran, pengawasan ketat, maupun penindakan terhadap kasus besar. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan media.

Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perjuangan melawan korupsi harus menjadi agenda bersama yang tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Dengan pengawasan ketat, reformasi birokrasi yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, diharapkan Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas.