Wednesday, 12 February 2025

Netizen Soroti Kebijakan Penghematan Anggaran Demi Makan Bergizi Gratis: Efisiensi untuk Siapa?

 


JAKARTA KONTAK BANTEN Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan kebijakan untuk menghemat anggaran besar-besaran di pemerintahan. Tujuannya adalah Prabowo ingin anggaran negara tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perbaikan sekolah. Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306 triliun.

Kebijakan Prabowo ini tentu menimbulkan dampak di banyak aspek, mulai dari pemerintahan itu sendiri hingga masyarakat. Netizen riuh di media sosial, beragam reaksi bernuansa kritik bermunculan akibat efisiensi anggaran ini.

Misalnya, yang baru-baru ini viral dan jadi sorotan, soal pemangkasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi 50 persen. BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama), salah satunya akurasi deteksi gempa dan tsunami yang menurun.

Sejak terbitnya Inpres No 1/2025 terkait efisiensi anggaran belanja negara di pos kementerian dan lembaga, ada banyak hal yang menjadi sorotan netizen di media sosial dan menuai kritik. Mulai dari isu PHK karyawan hingga pengangkatan staff khusus di tengah kritik penghematan anggaran, berikut rangkumannya.

Anggaran Kementerian PU Dipangkas hingga Rp81 T

Kementerian Pekerja Umum (PU) menjadi pos kementerian yang kena pangkas paling besar, yaitu sebesar Rp81,38 triliun, Beauties. Sebelumnya, anggaran Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun, kini menggunakan anggaran sebesar Rp29,57 triliun.

Mengutip dari akun X @KemenPU, efisiensi ini menyebabkan sepuluh perubahan pola kerja, termasuk pembatalan kegiatan fisik baru, pembatasan perjalanan dinas, pengurangan belanja ATK, serta peniadaan acara seremonial dan rapat/seminar luring.

Lantas, bagaimana nasib karyawan Kementerian PU?

Isu pengurangan pegawai usai pemotongan anggaran sebesar Rp81 triliun berembus kencang di media sosial. Ada sejumlah unggahan yang menyebutkan bahwa banyak karyawan Kementerian PU dirumahkan akibat efisiensi anggaran ini.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah menegaskan, kepentingan pegawai yang tercatat dalam belanja pegawai tidak akan terpengaruh dengan efisiensi. Hal ini selaras dengan pesan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Pokoknya sepanjang kontraknya Itu ada di belanja pegawai, Bu Menteri Keuangan bilang belanja Pegawai tidak boleh terdampak," kata Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2), dilansir dari detikFinance.

Sementara menyangkut honorer sendiri, Zainal menjelaskan, saat ini jumlahnya semakin dikurangi. Hal ini selaras dengan upaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.

Selain itu, Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN juga menegaskan bahwa pegawai ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari aturan tersebut, ditargetkan penataan dan penghapusan tenaga non-ASN dilakukan maksimal hingga Desember 2024.

Menurut Zainal, hal ini sedikit banyak berpengaruh pada jumlah honorer di Kementerian PANRB. Ia menjelaskan, sebagiam besar honorer ini telah difasilitasi PANRB untuk mengikuti seleksi PPPK.

"Jadi tentu yang ini (honorer) semakin dikurangi. Misalkan dulu Honorer apapun namanya, kadang-kadang ada kegiatan. Misalkan saya perlu 3 orang, daya nggak punya tenaga, saya ambil. Tapi ini oleh negara, oleh PANRB didorong agar ikut tes PPPK. Nah pertanyaannya, kalau dia ikut tes tapi nggak lulus gimana kan?" ujarnya.

BRIN Kena Efisiensi Anggaran Rp2.074 Triliun, Tak Ada Anggaran untuk Riset Program Asta Cita

Efisiensi anggaran juga menyasar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yaitu hingga Rp2.074 triliun. BRIN mengungkapkan dampak dari efisiensi anggaran ini. Dalam sebuah laporan, BRIN akan menghilangkan sejumlah kegiatan dan program menyusul efisiensi tersebut. Mereka salah satunya memastikan tak ada anggaran untuk riset program Asta Cita, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

BRIN juga memastikan tak ada anggaran perjalanan dinas baik di dalam maupun ke luar negeri, menghapus pelaksanaan survei nasional, menghapus anggaran revitalisasi laboratorium, hingga memastikan tak ada pembelian peralatan riset. Bahkan, dalam laporannya, BRIN juga akan meniadakan gaji ke-13 dan 14 bagi pegawai.

Sumber CNNIndonesia.com di BRIN, yang juga merupakan seorang peneliti, mengatakan bahwa rencana efisiensi anggaran, termasuk menghapus dana riset ini membuat para periset kelabakan.

Menurut dia pemotongan dana riset itu tidak dibarengi dengan penurunan beban kinerja. Malah, kata dia, ada peningkatan beban kinerja agar lebih maksimal.

"Pemotongan dana riset itu khususnya pembatasan personil untuk riset lapangan, pembatasan/peniadaan belanja bahan, dan juga pemotongan dana lainnya. Jadi banyak sekali, membuat periset kelabakan," kata peneliti tersebut, yang menolak namanya disebutkan, Jumat (7/2).

Anggaran BMKG Dipangkas, Berdampak ke Akurasi Alat Deteksi Gempa-Tsunami

Salah satu dampak efisiensi anggaran yang baru-baru ini jadi sorotan berasal dari BMKG. Efisiensi anggaran di BMKG disebut mencapai 50 persen, yaitu ada pemotongan anggaran sebesar Rp1,423 triliun, kini BMKG dilaporkan menerima anggaran Rp1,4 triliun yang sebelumnya Rp2,8 triliun.

Adanya efisiensi anggaran ini dikhawatirkan dapat berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama), salah satunya akurasi deteksi gempa dan tsunami yang menurun. Dilansir dari CNN Indonesia dari Antara, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin mengatakan secara prinsip mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden. Namun, ia mengatakan pemotongan anggaran tersebut akan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan alat yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati. Sebab, kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen. Sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.

Hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG dan mayoritas kondisinya saat ini sudah melampaui usia kelayakan.

"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen," kata Muslihhuddin.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menepis hal tersebut. Hasan menyampaikan ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran. Salah satunya ialah layanan publik.

"Gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, bantuan sosial. Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," ujarnya, dilansir dari detikNews.

Lebih lanjut, Hasan menepis anggaran BMKG mencapai 50 persen. "Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata dia.

Anggaran IKN Diblokir Imbas Kebijakan Efisiensi Anggaran

Beredar kabar bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres lantaran anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini pertama kali terungkap dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, ia menjelaskan blokir berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kata Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1), dilansir dari CNN Indonesia.

Lalu, Presiden Prabowo dilaporkan memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp14 triliun. Karenanya, proyek tersebut harus dihentikan sementara karena anggarannya belum cair.

Sebagai informasi, berikut ini beberapa kementerian yang terdampak pemangkasan anggaran 2025, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pembatalan Beasiswa Kemenkeu

Dampak efisiensi anggaran menghantam masyarakat. Beberapa lalu sempat viral kabar terkait pembatalan Program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship 2025. 

Menurut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni pembatalan itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Instruksi tersebut berkaitan dengan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Karena sudah dibuka sejak 10 Januari, pihak Kemenkeu menyampaikan permintaan maaf. Sebab, setelah pengumuman pembatalan terbit, pendaftaran program Ministerial Scholarship 2025 resmi dihentikan.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan," tulisnya kemudian.

Perpusnas Sempat Umumkan Kurangi Jam Operasional Imbas Efisiensi Anggaran

Dampak lainnya dari efisiensi anggaran adalah Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sempat mengumumkan pengurangan atau pemangkasan jam operasional imbas dari efisiensi anggaran. Melalui akun media sosial Instagram, mereka mengatakan bahwa pelayanan Perpusnas pada hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB.

Kemudian pelayanan Perpusnas pada hari Jumat dimulai pukul 08.00-16.30 WIB. Lalu, pada Sabtu pelayanan akan dibuka pada 09.00-15.00 WIB. Sementara itu, hari Minggu, cuti bersama, dan libur nasional, Perpusnas tutup. Padahal sebelum adanya efisiensi anggaran, perpusnas buka Senin-Jumat mulai pukul 08.00 sampai 19.00 WIB. Kemudian, pada Sabtu-Minggu buka pukul 08.00-16.00 WIB.
Keputusan tersebut memicu banyak komentar bernuansa keluhan dan protes dari netizen. Namun, tak lama berselang, Perpusnas membatalkan pengurangan jam operasional. 
"Kepada para pengguna layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Dengan ini kami beritahukan bahwa pengumuman pagi ini tentang rencana perubahan waktu layanan di Perpusnas DIRALAT dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pengumuman yang diunggah Jumat (7/2) sore, sekitar pukul 17.00 WIB.

 

 

 

Share:

0 comments:

Post a Comment

BERBUAT BAIKLAH SESUNGUHNYA UNTUK DIRI KITA

BERBUAT BAIKLAH SESUNGUHNYA UNTUK DIRI KITA

SEGENAP CREW WWW.KONTAKBANTEN.CO.ID IDUL FITRI

SEGENAP CREW WWW.KONTAKBANTEN.CO.ID IDUL FITRI

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

MOHON MAAF LAHIR BATIN IDUL FITRI 1446 H

MOHON MAAF LAHIR BATIN IDUL FITRI 1446 H

Silakan Klik Kerja sama Publikasi

MOTO KAMI


Cermat Cerdas Tepat Dalam Informasi Menjadi Media Inpendent Berita Tanpa Intervensi

Unsur Pimpinan DPR RI 2024 2029

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 2025

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA 2025

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

PT KONTAK MEDIA PERSADA GROUP KLIK

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA

IDUL FITRI 1446 H

IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1446 H

SELAMAT IDUL FITRI 1445 H

SELAMAT IDUL FITRI 1445 H

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Jadilah Perbedaan Menjadi Kekuatan

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

Hidup Untuk Saling Melindungi Bukan Saling Melukai

BUMN PEDULI BANGSA

BUMN PEDULI BANGSA

Penawaran Kerja Sama

TV KONTAK BANTEN

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

Hari Amal Bhakti ke 78 Bakti Untuk Negeri

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI

FORUM UNIVERSITAS TRISAKTI
Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab._ Najwa Shihab

SILAKAN PASANG IKLAN KLIK

IBU KOTA NUSANTARA

IBU KOTA NUSANTARA

KONTAK MEDIA GROUP

BACA BERITA BIKIN PAS DI HATI YA DI SINI !!

BANGSA HEBAT PERS KUAT HPN 2025

BANGSA HEBAT PERS KUAT HPN 2025

INFO CPNS DAN PPPK 2025 KLIK

PESAN MAKANAN ENGAK RIBET

MOTO KAMI


BERBUAT BAIK TERHADAP SESAMA SESUNGGUHNYA UNTUK KEBAIKAN DIRI KITA

PERKIM BANTEN SELAMAT GUBERNUR BANTEN 2025

PERKIM BANTEN SELAMAT GUBERNUR BANTEN 2025

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM

HPN 2025 RESOLUSI TAHUN 2025 PERS LEBIH BAIK

HPN 2025 RESOLUSI TAHUN 2025 PERS LEBIH BAIK

INFO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI

KEMENTRIAN BUMN

KEMENTRIAN BUMN

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

SELAMAT HARI ADIYAKSA KE 62

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

Jadikan Kritik Masyarakat Sebagai INTROPEKSI

ENERGI KOLOBORASI

ENERGI KOLOBORASI

Bergerak TAK TERBATAS

Bergerak TAK TERBATAS

HARI PERS NASIONAL 2025 AKU BANGGA JADI INSAN PERS

HARI PERS NASIONAL 2025 AKU BANGGA JADI INSAN PERS

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

KELUARGA BESAR KEJAKSAAN RI

SENYUM ADALAH IBADAH

SENYUM ADALAH IBADAH

SELAMAT DAN SUKSES

SELAMAT DAN SUKSES

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

SELALU BERBUAT UNTUK BANGSA

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

INFO KPK

INFO KEJAKSAAN RI

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BANGKIT LEBIH KUAT

BANGKIT LEBIH KUAT

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

Hati Nurani Tidak Ada Dalam Buku Tapi Ada di Hati

PEMERINTAH TANGERANG

PEMERINTAH TANGERANG

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support