![]() |
JAKARTA KONTAK BANTEN Usai dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu (12/2), Gubernur Aceh Muzakir Manaf langsung mengeluarkan klaim akan menghapus sistem QR Code bagi pengendara yang ingin mengisi BBM bersubsidi di SPBU.
Hal ini diungkap langsung oleh Muzakir. Menurutnya, aturan kode batang atau barcode untuk mengisi BBM bersubsidi membuat orang kesulitan.
Muzakir sendiri mengklaim banyak masyarakat yang datang mengadu kepadanya perihal tersebut.
"PR hari ini adalah SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode," ujar Muzakir Manaf dalam sambutannya usai dilantik jadi Gubernur Aceh.
Selain itu, Muzakir juga menyebut persoalan aturan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi sering membuat masyarakat emosi.
"Ini satu masalah. Kadang-kadang orang mau bakar SPBU gara-gara barcode itu. Maka saya ambil kesimpulan, saya hapus barcode seluruh Aceh," sambungnya.
Aceh sendiri merupakan salah satu daerah dan
proyek percontohan (pilot project) di Indonesia yang ditunjuk Pertamina
untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi
di SPBU.
Aturan penggunaan barcode untuk pengisian BBM bersubsidi ini sebenarnya sudah berlaku sejak akhir 2022 lalu.
Untuk mendapat barcode masyarakat wajib mendaftarkan nopol kendaraannya di aplikasi mypertamina sebelum dapat mengisi BBM bersubsisi di SPBU.
Program ini awalnya dinilai untuk menekan penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah dan mengurangi antrean di SPBU.
Masyarakat yang telah mendaptarkan nopol di aplikasi mypertamina bisa mendapatkan jatah pengisian hingga 120 liter per hari.
Sementara untuk pengendara yang tidak memiliki barcode, kendaraan tidak akan dilayani untuk mengisi BBM subsidi di SPBU.
Belum jelas langkah lanjutan dari Muzakir untuk memastikan penggunaan BBM bersubsidi itu agar tak disalahgunakan pemakaiannya di tengah masyarakat.***
0 comments:
Post a Comment