Diskon Listrik Batal Diberikan, Diganti Subsidi Upah

  

 JAKARTA KONTAK BANTEN —Pemerintah resmi menggulirkan serangkaian program stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan global. Mulai Juni 2025, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600.000 serta diskon berbagai moda transportasi akan diberikan secara serentak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa bantuan subsidi upah menyasar lebih dari 17 juta pekerja dan ratusan ribu guru honorer yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau berada di bawah UMP/UMK wilayah masing-masing. Khususnya, pekerja dan guru honorer yang memenuhi syarat dan telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan ini diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025, sehingga total yang diterima masing-masing penerima adalah Rp 600.000.

“BSU ini akan diberikan satu kali penyaluran secara rapel pada bulan Juni,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi usai Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Program ini mencakup 17,3 juta pekerja serta 565 ribu guru honorer—terdiri atas 288 ribu guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta 277 ribu guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Total anggaran untuk program BSU ini mencapai Rp 10,72 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemberian BSU ini menjadi pengganti atas pembatalan rencana diskon tarif listrik yang sebelumnya dirancang pemerintah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa mekanisme diskon listrik membutuhkan waktu lebih lama untuk implementasi, sehingga digantikan dengan pemberian BSU yang lebih cepat direalisasikan.

“Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani.

Diskon tarif listrik itu diganti dengan bantuan subsidi upah yang disalurkan untuk pekerja dan guru honorer. Jumlah subsidi ditingkatkan dari semula Rp 150.000 menjadi Rp 300.000 per bulan. Dengan demikian, pekerja dan guru honorer mendapatkan Rp 600.000 untuk bulan Juni-Juli 2025. “Yang (diskon tarif listrik) itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” ucap Sri Mulyani.

Bendahara Negara ini mengatakan, pada awalnya, target penerima BSU masih dipertanyakan. Sebab, data yang tertera di BPJS Ketenagakerjaan dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu dibersihkan agar penerimanya tepat sasaran.

“Sekarang, karena BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang (gajinya) di bawah Rp 3,5 juta dan sudah siap. Maka, kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk mentargetkan untuk (mengalokasikan ke) bantuan subsidi upah,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya BSU, Presiden Prabowo juga menginstruksikan pemberian diskon untuk moda transportasi selama periode liburan sekolah dan menjelang tahun ajaran baru. Diskon ini berlaku pada tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut selama bulan Juni dan Juli 2025.

“Diskon ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi. Tujuannya agar masyarakat yang hendak bepergian selama liburan sekolah bisa melakukannya dengan lebih terjangkau, sehingga aktivitas ekonomi dalam negeri bisa terdorong,” kata Sri Mulyani.

Rinciannya, diskon tiket pesawat kelas ekonomi diberikan dalam bentuk pembebasan PPN sebesar 6 persen. Untuk kereta api, pemerintah memberikan potongan harga hingga 30 persen dengan anggaran sebesar Rp 300 miliar, dan diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang.

Sementara itu, angkutan laut mendapat potongan harga hingga 50 persen. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 210 miliar untuk moda ini, dengan sasaran 500 ribu penumpang. Secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan untuk diskon moda transportasi mencapai Rp 940 miliar.

Program stimulus ini merupakan bagian dari lima kebijakan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Awalnya, pemerintah menyiapkan enam kebijakan, namun setelah evaluasi, diputuskan untuk merampingkannya menjadi lima paket utama dengan total anggaran Rp 24,44 triliun.

Kelima program tersebut mencakup: bantuan subsidi upah (BSU), diskon moda transportasi, diskon tarif tol, diskon iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta penambahan bantuan sosial (bansos).