Gubernur Banten tekankan ASN penggerak transformasi pelayanan

 

Gubernur Banten Andra Soni membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Pandeglang, Senin (23/6/2025). ANTARA/HO-Pemprov Banten

  Pelayanan publik harus mulai bergeser dari birokrasi prosedural ke arah yang lebih responsif

BANTEN KONTAK BANTEN Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) sebagai penggerak perubahan dalam pelayanan publik.

“Pelayanan publik harus mulai bergeser dari birokrasi prosedural ke arah yang lebih responsif, adaptif, dan efisien," kata Andra Soni, di Kota Serang, Selasa

Oleh karena itu, menurut Andra, ASN perlu memiliki kapasitas kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

Sebelumnya Andra sempat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Pandeglang, Senin (23/6).

Dia berharap peserta mampu membawa semangat perubahan dan menjadi agen transformasi birokrasi di Provinsi Banten,” ujar Andra.

Menurut dia, ASN tidak cukup hanya memahami aturan dan prosedur administratif, tetapi juga harus mampu mengelola isu strategis lintas sektor dan memberikan solusi konkret melalui kebijakan yang kolaboratif.

“Pentingnya program kerja kolaboratif, tidak hanya di internal Pemerintah Provinsi Banten, tetapi juga hubungan kerja koordinatif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.

Andra juga mengingatkan bahwa jabatan tinggi pratama harus diisi oleh pemimpin yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga dapat menjadi panutan dalam etika kerja dan dedikasi pelayanan.

“Jadilah pemimpin yang tidak hanya cerdas, tapi juga teladan,” ucapnya.

Kepala BPSDM Provinsi Banten, Untung Saritomo, menjelaskan pelatihan tersebut diikuti oleh 52 peserta dari berbagai instansi, termasuk kementerian dan pemerintah daerah di luar Banten.

Pelatihan berlangsung selama 107 hari dengan menggunakan metode pembelajaran klasikal dan non-klasikal berbasis proyek perubahan.

“Tujuan pelatihan ini adalah mengembangkan kompetensi manajerial pejabat struktural untuk memenuhi standar jabatan tinggi pratama sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Untung.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN-RI, Agus Sudrajat menilai pentingnya pelatihan ini dalam melahirkan pemimpin daerah yang mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Melalui pelatihan ini dapat lahir pemimpin-pemimpin daerah yang mampu membawa perubahan nyata, memperkuat kolaborasi antar lembaga, dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Agus.