Survei IPO: Citra Tegas dan Antikorupsi Jadi Alasan Utama Mayoritas Publik PUAS

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  Survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat 81 persen masyarakat puas atas kinerja Presiden RI Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei tersebut sebanyak 81 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden, sementara 19 persen merasa tidak puas.

Dari total 1.200 responden, 13 persen menyatakan sangat puas, 46 persen puas, 22 persen cukup puas, 15 persen tidak puas, dan 4 persen sangat tidak puas.

“Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Survei ini juga mengidentifikasi beberapa alasan di balik kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Sebanyak 19,5 persen menilai Prabowo tegas dan berwibawa, 16,7 persen mengapresiasi dukungannya terhadap pemberantasan korupsi, dan 11,5 persen menyoroti pengalamannya di pemerintahan.

Selain itu, 9,4 persen menilai program-program Presiden memihak rakyat, 6,2 persen memuji bantuan sosial, dan 5,9 persen mengakui manfaat program makan bergizi gratis.

Faktor lain seperti ketertarikan pada sosok presiden (3,6 persen), kepedulian terhadap rakyat kecil (3,4 persen), dan kecepatan kerja (2,5 persen) turut berkontribusi.

Sebagian kecil responden juga menyebutkan kemampuan menyejahterakan masyarakat (2,5 persen), jaminan keamanan (2,4 persen), dihormati negara lain (1,8 persen).

Berikutnya, pembelaan terhadap Palestina (0,9 persen), menstabilkan harga sembako (0,7 persen), dan tokoh paling ikhlas (0,50 persen) sebagai alasan kepuasan mereka. Namun, 12,5 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Dalam survei tersebut, masyarakat juga menyampaikan masalah paling penting yang harus segera ditangani Pemerintah.

Sebanyak 31,8 persen menuntut harga sembako yang lebih terjangkau, 12,5 persen memprioritaskan lapangan kerja, dan 9,6 persen menginginkan keamanan yang lebih baik.

Isu lainnya mencakup kesejahteraan rakyat (7,9 persen), pemberantasan korupsi (7,4 persen), serta jaminan kesehatan (7,1 persen), pembangunan infrastruktur (4,5 persen), biaya pendidikan murah (3,5 persen).

Selanjutnya penegakan hukum (2 persen), tidak menambah utang negara (1,9 persen), pemberantasan amoral, kriminal, dan premanisme (1,5 persen), jaminan kebebasan berpendapat (1,1 persen), dan lainnya (7,1 persen).

“Pemerintah harus fokus kebijakan pro-rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial terjaga,” ucap dia dilansir Antara.

Survei IPO ini dilaksanakan antara tanggal 22 hingga 28 Mei 2025, melibatkan 1.200 responden melalui wawancara langsung. Margin of error yang diperoleh adalah 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling (MRS) untuk menjamin representativitas data.