Flexing Aparatur Desa di Banten, Andra Soni: Jadi Persepsi Hasil Korupsi

 

Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan seluruh kepala desa (kades) dan perangkat desa di wilayahnya untuk tidak melakukan flexing atau pamer harta di media sosial. Sikap tersebut dapat menimbulkan persepsi buruk dari masyarakat.

 

BANTEN KONTAK BANTEN  Gubernur Banten, Andra Soni mengimbau seluruh jajarannya menjaga sensitivitas sosial masyarakat yang tengah terhimpit beban ekonomi. Pejabat serta aparatur desa di wilayah kerjanya dilarang melakukan aksi pamer atau flexing.

“Kita imbau untuk tidak flexing. Karena nanti jadi membuat persepsi bahwa itu hasil korupsi,” ungkapnya usai acara  Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dikutip Selasa (30/9/2025).

Flexing modelnya beragam. Seperti plesiran ke tempat wisata premium, liburan jalan-jalan ke luar negeri, dan atau mengenakan aksesoris barang serta perhiasan yang mewah.

Andra Soni tegaskan, flexing yang dilakukan pejabat aparatur pemerintahan pasti dapat berpotensi memunculkan persepsi liar. “Maka persepsi masyarakat itu hasil korupsi,” ujar politikus asal Partai Gerindra tersebut.

Menurutnya, pejabat publik harus bisa menjadi tauladan bagi masyarakat. Mampu menjalani kehidupan secara sederhana. Bukan malahan kerap pamer bergaya hidup hedonis. “Kemudian bijak dalam mengelola media sosial,” ujarnya Andra.

Media sosial idealnya menjadi sarana komunikasi. Saluran interaktif bagi setiap pejabat serta aparatur desa  menyampaikan ide, gagasan terkait rencana strategis dari program serta kegiatan pembangunan untuk kemajuan masyarakat di wilayah kerjanya.

“Tadi disampaikan bahwa salah satu ukurannya adalah kalau terjadi flexing,” tegas Andra Soni.

Ia juga berpesan kepada kepala desa beserta jajarannya di Banten tanggap terhadap kondisi dinamika politik dan sosial yang sedang berkembang. Aktif memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa menjaga keamanan dan ketertiban umum sangatlah penting.

“Karena gejolak yang terjadi di masyarakat seringkali dipicu oleh penyalahgunaan wewenang,” tambah mantan Ketua DPRD Provinsi Banten itu.(yu