Purbaya Sidak Bukan Untuk Intervensi, Memastikan APBN Berjalan Optimal

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya ke sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan BUMN bukan bentuk intervensi kebijakan. Tujuan utamanya hanya satu, yaitu memastikan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan optimal.

Sejak menggantikan Sri Mulyani, Purbaya dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan sering turun langsung ke lapangan. Sejumlah instansi telah disambangi tanpa pemberitahuan, antara lain PT BNI, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

 "Bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian atau lembaga. Kita ingin memastikan apakah uang yang sudah dialokasikan dipakai maksimal sehingga berdampak maksimal pula bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat," ujar Purbaya dikutip dari kanal YouTube Kementerian Keuangan, Jumat (31/10/2025)

 Purbaya menekankan, APBN bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan representasi harapan masyarakat. Ia memberi waktu hingga akhir Oktober bagi instansi yang serapan anggarannya rendah untuk memperbaiki kinerja.

 Jika tidak, dana akan dialihkan ke program lain yang lebih siap dijalankan. "Agar setiap rupiah dari APBN benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat," tegasnya.

 Selain kementerian dan lembaga, Purbaya menyoroti sejumlah pemerintah daerah yang dinilai belum optimal mengelola anggaran. Ia bahkan berencana melakukan kunjungan langsung untuk memberikan pembinaan.

 “Mungkin kita akan ajarkan bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakannya dengan baik,” katanya.

 Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan mengatakan, jika ingin memastikan efektivitas penggunaan APBN, pengawasannya harus dilakukan sejak awal tahun.  “Menjelang akhir tahun biasanya anggaran pasti diserap demi menghindari Sisa Anggaran Lebih (SAL),” ujarnya  Jumat (31/10/2025).

 Menurut Sugiyono, tantangan terbesar justru terletak pada rasionalitas fiskal, yakni keseimbangan antara penerimaan negara, kebutuhan belanja, dan realisasi program politik Presiden Prabowo Subianto. Sugiyono menyarankan, Purbaya mencari solusi yang lebih struktural agar pendapatan negara dan program prioritas presiden bisa berjalan berimbang.

 “Kemampuan menjelaskan arah kebijakan fiskal akan mengurangi resistensi di lapangan,” tambahnya.

 Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai langkah Purbaya melakukan sidak bukan hal yang keliru selama berada dalam lingkup kewenangannya. “Kalau datang ke Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Pajak, itu masih di bawah Kementerian Keuangan, jadi wajar,” ujar Hendri.

 Menurutnya, masalah baru akan muncul apabila sidak dilakukan ke instansi di luar ranah Kemenkeu. “Tapi, selama tujuannya baik, yakni memantau serapan anggaran, tidak ada yang perlu dipersoalkan,” katanya.

 Langkah Purbaya, tambah Hendri, dapat dimaknai sebagai bentuk pengawasan langsung agar kinerja birokrasi tetap disiplin dan penggunaan anggaran negara lebih akuntabel.