tim yang akan mengkaji dan membereskan persoalan ini.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Prasetyo, penanganan banjir akan dilakukan secara
terintegrasi sejak dari hulu. Sejumlah langkah konkret telah dibahas
lintas kementerian, sehingga upaya pemerintah
tidak dimulai dari nol.
“Secara informal, pertemuan-pertemuan sudah dilakukan. Minggu malam juga kami sudah menggelar pertemuan awal,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, sejumlah kementerian telah menyiapkan rencana dan
desain penanganan banjir yang bersifat menyeluruh, mulai dari
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS),
pembangunan infrastruktur, hingga penataan ruang wilayah.
Prasetyo menegaskan, pendekatan terintegrasi akan menjadi kunci
penanganan banjir ke depan, terutama untuk mengantisipasi meningkatnya
risiko bencana hidrometeorologi akibat
perubahan iklim. Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian pada edukasi masyarakat serta penguatan sistem peringatan dini.
Terkait struktur tim penanganan banjir, Prasetyo mengatakan, ketua
tim belum ditetapkan. Namun, pemerintah berencana menunjuk Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai koordinator.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya
kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi cuaca ekstrem. Salah satunya
melalui edukasi masyarakat serta
pembangunan sistem peringatan dini dari hulu hingga hilir.
Ia juga menyoroti dampak cuaca ekstrem terhadap layanan publik,
khususnya transportasi kereta api. Saat ini, terdapat 16 titik rawan
genangan di jalur kereta api wilayah utara
Pulau Jawa yang kerap mengganggu operasional saat curah hujan tinggi.
“Ada 16 titik di jalur kereta api wilayah utara Jawa yang setiap
curah hujan tinggi tergenang dan mengganggu layanan masyarakat. Karena
itu, penanganannya juga harus
terintegrasi,” jelasnya.
Bappenas menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait penanganan banjir di Pulau Jawa.
Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sukmo Harsono menilai,
arahan Presiden sangat krusial mengingat banjir yang berulang
menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum
tertangani secara serius.
Menurut Sukmo, penanganan banjir membutuhkan grand design baru yang
komprehensif dari hulu hingga hilir. Ia menilai kapasitas infrastruktur
drainase perkotaan sudah tertinggal
jauh dari kebutuhan saat ini.
“Saluran air perkotaan tertinggal ratusan tahun dari kebutuhan,” ujar Sukmo saat dihubungi, Senin (26/1/2026).
Ia menyoroti gorong-gorong yang sempit, utilitas kabel yang semrawut,
serta pendangkalan sungai akibat sedimentasi sebagai penyebab utama
banjir yang memicu luapan air ke jalan
dan permukiman.
“Selama ini pemda biasanya hanya membersihkan gorong-gorong dan membeli pompa,” sentilnya.
Karena itu, Sukmo mendorong penyatuan blueprint daerah rawan banjir
untuk membangun sistem tata air terintegrasi lintas wilayah. Meski
memerlukan biaya besar, langkah tersebut
dinilai penting demi solusi jangka panjang.







0 comments:
Post a Comment