BNPP Luncurkan Program Perbaikan 15.000 Rumah di Perbatasan, Target Rampung September 2026

JAKARTA KONTAK BANTEN  Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meluncurkan program peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan. Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat di wilayah terluar yang selama ini dinilai masih kurang tersentuh pembangunan.

Program tersebut diresmikan oleh Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Skema dan Cakupan Program

Program perbaikan RTLH ini dilaksanakan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan atau renovasi rumah.

Adapun cakupan program meliputi:

• 15.000 unit rumah tidak layak huni
• 40 kabupaten/kota
• 17 provinsi di kawasan perbatasan Indonesia

Program ini difokuskan pada wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan.

Target dan Tujuan

Pemerintah menargetkan seluruh proses renovasi rumah dapat diselesaikan pada September 2026.

Sejumlah tujuan utama program ini antara lain:

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan
• Mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah
• Memperkuat rasa nasionalisme warga di wilayah terluar
• Mewujudkan kawasan perbatasan yang layak huni dan representatif

Program ini juga diharapkan mampu mengubah wajah kawasan perbatasan menjadi lebih tertata, sehat, dan membanggakan sebagai garda terdepan Indonesia.

Dorongan Pembangunan Berbasis Keadilan

Peluncuran program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang merata hingga ke wilayah terluar. Selama ini, kawasan perbatasan kerap menghadapi keterbatasan infrastruktur, termasuk dalam aspek perumahan yang layak.

Melalui pendekatan BSPS, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam membangun hunian yang lebih layak.

Pemerintah berharap program ini dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan.***