Mahasiswa KMS’30 Demo di KP3B, Soroti “Paradoks Pembangunan” di Banten

 BANTEN KONTAK BANTEN Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 (KMS’30) menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Aksi tersebut menyoroti apa yang mereka sebut sebagai “paradoks pembangunan” di Provinsi Banten.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan orasi dan menampilkan teatrikal yang menggambarkan kondisi kemiskinan di tengah pembangunan daerah yang dinilai belum merata.

Koordinator Umum KMS’30, Bento, menilai posisi strategis Banten sebagai daerah penyangga ibu kota dan pusat industri nasional belum mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Banten dikenal sebagai wilayah strategis nasional, tapi fakta di lapangan justru menunjukkan paradoks pembangunan,” tegasnya.

Soroti Data Kemiskinan

Mahasiswa mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten per September 2025 yang mencatat angka kemiskinan sebesar 5,51 persen atau sekitar 760,85 ribu jiwa.

Meski angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, mahasiswa menilai capaian itu belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Kemiskinan di kota turun, tapi di desa naik. Artinya klaim pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial,” ujar Bento.

Ketimpangan Wilayah dan Industrialisasi

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten.

Beberapa poin yang disoroti:

• Wilayah utara seperti Tangerang Selatan dan Cilegon berkembang pesat
• Wilayah selatan seperti Pandeglang dan Lebak dinilai tertinggal
• Industrialisasi belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal

Menurut mereka, keberadaan kawasan industri belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kritik Pengelolaan Anggaran

Mahasiswa juga mengkritisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2026 yang mencapai sekitar Rp10,14 triliun.

Mereka menilai:

• Anggaran lebih banyak terserap untuk belanja operasional
• Belanja produktif untuk masyarakat dinilai belum maksimal

“Sebagian besar anggaran habis untuk birokrasi, bukan untuk kepentingan rakyat,” kata Bento.

Lima Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah daerah, yakni:

1. Mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur mengevaluasi arah pembangunan dan mempercepat pemerataan
2. Meminta Bappeda menyusun roadmap pembangunan yang fokus pada pengentasan kemiskinan struktural
3. Mendesak DPRD menata ulang struktur APBD agar lebih berpihak pada masyarakat miskin
4. Mendorong Dinas Sosial beralih dari bantuan karitatif ke pemberdayaan ekonomi berkelanjutan
5. Meminta Dinas Tenaga Kerja memastikan industri memprioritaskan tenaga kerja lokal melalui reformasi pelatihan

Mahasiswa menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Banten bukan semata kondisi alami, melainkan dipengaruhi arah kebijakan pembangunan.

“Kemiskinan di Banten bukan takdir. Kebijakan yang salah arah yang memproduksinya,” pungkasnya.***