DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Guru dalam Seleksi PPPK, Kekurangan Tenaga Pendidik Capai 480 Ribu

 

JAKARTA KONTAK BANTEN — Anggota DPR RI Habib Syarief mendesak pemerintah untuk memprioritaskan tenaga pendidik dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Desakan itu disampaikan menyusul masih tingginya angka kekurangan guru di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 480 ribu orang.

Menurut Habib Syarief, persoalan kekurangan tenaga pendidik merupakan masalah serius yang harus segera ditangani pemerintah karena berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan nasional.

“Kekurangan guru ini sangat serius. Pemerintah harus menjadikan tenaga pendidik sebagai prioritas utama dalam seleksi PPPK,” ujar Habib Syarief dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).

Kekurangan Guru Dinilai Mengkhawatirkan

Habib menilai kebutuhan guru yang terus meningkat harus direspons melalui kebijakan rekrutmen yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pengangkatan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai sekolah.

Ia menyebut banyak tenaga honorer telah bertahun-tahun membantu proses belajar mengajar, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian status maupun kesejahteraan yang layak.

Karena itu, seleksi PPPK dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat jumlah tenaga pendidik sekaligus memberikan penghargaan kepada guru honorer yang telah lama mengabdi.

Habib menegaskan, jika kekurangan guru terus dibiarkan, maka proses pembelajaran di sekolah akan terganggu dan berdampak pada kualitas pendidikan peserta didik.

Soroti Ketimpangan Distribusi Guru

Selain menyoroti jumlah guru yang masih kurang, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, masih banyak daerah terpencil, tertinggal, dan pelosok yang mengalami kekurangan guru, sementara di beberapa daerah perkotaan justru terjadi kelebihan tenaga pengajar.

“Kita tidak hanya bicara jumlah, tetapi juga distribusi. Banyak daerah yang masih kekurangan guru, sementara di daerah lain justru berlebih,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah membuat kebijakan distribusi guru yang lebih merata agar seluruh anak di Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang sama tanpa terkendala keterbatasan tenaga pengajar.

Minta Seleksi PPPK Transparan dan Adil

Habib Syarief juga meminta pemerintah memastikan proses seleksi PPPK berjalan secara transparan, profesional, dan adil.

Menurutnya, rekrutmen guru PPPK harus benar-benar memberikan peluang kepada tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, pengalaman mengajar, dan dedikasi tinggi di dunia pendidikan.

Ia menilai sistem seleksi yang baik akan membantu pemerintah memperoleh tenaga pengajar berkualitas untuk memperkuat mutu pendidikan nasional.

Selain itu, DPR juga meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas pengangkatan guru, tetapi juga memperhatikan kualitas pelatihan serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Pendidikan Disebut Fondasi Masa Depan Bangsa

Habib menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa sehingga persoalan kekurangan guru tidak boleh dianggap sepele.

Menurutnya, kualitas generasi muda di masa depan sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang diterima saat ini.

“Pendidikan adalah fondasi bangsa. Kalau kekurangan guru terus terjadi, maka kualitas pendidikan kita juga akan terancam,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru di Indonesia, termasuk melalui kebijakan rekrutmen PPPK yang lebih terarah dan berpihak pada kebutuhan dunia pendidikan.

DPR RI juga mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat sinergi dalam pemdidikan