Ekonomi Biru Jadi Strategi Prabowo Bangun Kekuatan Maritim Indonesia

 

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berbincang dengan nelayan di pesisir Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu, 9 Mei 2026. (Foto: BPMI Setpres)

 

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen pemerintah membangun sektor kelautan dan perikanan melalui konsep ekonomi biru (blue economy) menjadi sinyal kuat arah pembangunan nasional ke depan. Komitmen itu disampaikan saat meninjau program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo pada 9 Mei 2026.

Langkah tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar menjadikan Indonesia sebagai negara berkekuatan maritim dunia.

Apa Itu Ekonomi Biru?

Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Fokusnya bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya kelautan, tetapi juga menjaga ekosistem laut agar tetap lestari.

Sektor yang masuk dalam ekonomi biru meliputi:

• Perikanan dan budidaya laut
• Pariwisata bahari
• Energi laut terbarukan
• Industri pelayaran dan logistik
• Karbon biru (blue carbon)
• Bioteknologi kelautan

Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk mengembangkan konsep tersebut karena merupakan negara maritim terbesar di dunia.

Indonesia Punya Potensi Maritim Besar

Indonesia memiliki sekitar 17 ribu pulau dengan wilayah laut mencapai sekitar 70 persen dari total kawasan nasional.

Selain itu, Indonesia juga memiliki garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer yang menjadi salah satu terpanjang di dunia. Potensi tersebut membuat Indonesia kaya akan:

• Terumbu karang
• Hutan mangrove
• Padang lamun
• Sumber daya ikan
• Jalur perdagangan internasional

Posisi strategis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik juga menjadikan wilayah laut nasional sangat penting bagi aktivitas perdagangan global.

Teori Kekuatan Laut Alfred Thayer Mahan

Konsep penguatan ekonomi maritim yang didorong pemerintah memiliki kesamaan dengan teori “sea power” dari Alfred Thayer Mahan.

Dalam bukunya The Influence of Sea Power upon History, Mahan menjelaskan bahwa negara yang mampu menguasai dan memanfaatkan potensi laut akan berkembang menjadi kekuatan besar secara ekonomi, politik, maupun militer.

Pandangan tersebut masih relevan hingga saat ini dan menjadi rujukan banyak negara dalam membangun kekuatan nasional berbasis maritim.

Geoffrey Till: Negara Maritim Butuh Strategi

Pemikiran serupa juga dikemukakan oleh Geoffrey Till yang membedakan antara “negara maritim” dan “negara berkekuatan maritim”.

Menurut Till, menjadi negara maritim tidak cukup hanya memiliki laut luas atau sumber daya besar. Diperlukan:

• Strategi nasional yang terintegrasi
• Komitmen pemerintah
• Kapasitas birokrasi yang kuat
• Dukungan masyarakat pesisir

Artinya, kekuatan maritim harus dibangun melalui kebijakan yang serius dan berkelanjutan.

Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Program Strategis

Salah satu langkah konkret pemerintah adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Program ini ditargetkan hadir di 65 lokasi pada 2026 dengan tujuan mentransformasi desa pesisir menjadi kawasan modern dan produktif.

Fasilitas yang dibangun meliputi:

• Cold storage
• Pabrik es
• SPBU nelayan
• Bengkel kapal
• Kios logistik nelayan

Program tersebut diharapkan mampu:

• Meningkatkan kesejahteraan nelayan
• Mengurangi kemiskinan pesisir
• Mendorong swasembada pangan
• Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTP)

Potensi Ekonomi Biru Indonesia Capai Rp7.000 Triliun

Potensi ekonomi biru Indonesia diperkirakan mencapai hampir Rp7.000 triliun.

Kontribusi tersebut berasal dari berbagai sektor seperti:

• Perikanan
• Pariwisata bahari
• Energi laut
• Karbon biru
• Industri bioteknologi kelautan

Jika dikelola secara optimal dan terintegrasi, ekonomi maritim dinilai mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Belajar dari Tiongkok

Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam dua dekade terakhir tidak lepas dari kontribusi sektor maritim.

Pada 2024, Produk Laut Bruto (PLB) Tiongkok mencapai 10,54 triliun Yuan, tertinggi dalam sejarah negara tersebut.

Kontribusi itu berasal dari:

• Transportasi laut
• Industri galangan kapal
• Energi maritim
• Pariwisata bahari
• Manufaktur pesisir

Model pembangunan maritim yang terintegrasi tersebut dinilai dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia.

Keamanan Maritim Jadi Faktor Penting

Selain pembangunan ekonomi, keamanan laut juga menjadi faktor utama dalam optimalisasi ekonomi biru.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap:

• Illegal fishing
• Pembajakan laut
• Kejahatan lingkungan
• Gangguan kapal asing di wilayah ZEE Indonesia

Salah satu contoh yang disorot adalah aktivitas kapal nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara yang kerap dikawal kapal penjaga pantai asing.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas nelayan Indonesia sekaligus menghambat pemanfaatan sumber daya laut nasional.

Ekonomi Biru Jadi Jalan Menuju Kemandirian Nasional

Pengembangan ekonomi biru dinilai bukan sekadar program kelautan biasa, melainkan strategi besar membangun kemandirian nasional berbasis sumber daya maritim.

Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi negara berkekuatan maritim dunia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.