Mendagri Tito Karnavian Dukung Nol Persen BPHTB dan PBG untuk Percepat Program Perumahan Rakyat

 

 

LOMBOK BARAT KONTAK BANTEN  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan nol persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan tersebut dinilai mampu mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung program perumahan rakyat yang tengah dijalankan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri Kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gedung Graha Bhakti Praja Conference Center, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026).

“Dengan adanya BPHTB nol persen, otomatis kan lebih kurang lima persen yang harus dibayar dari NJOP, itu kan jadi nol, PBG juga begitu,” kata Tito Karnavian.

Pemerintah Perluas Kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Mendagri menjelaskan, pemerintah juga terus memperluas cakupan kategori masyarakat berpenghasilan rendah agar semakin banyak warga dapat mengakses program bantuan perumahan.

Menurutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah menaikkan batas plafon penghasilan kategori MBR.

“Dinaikkan lagi plafonnya oleh Beliau (Menteri PKP), sehingga lebih banyak lagi untuk memasukkan kategori masyarakat berpenghasilan rendah,” tuturnya.

Mendagri Dorong Daerah Miliki Mal Pelayanan Publik

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Tito mendorong seluruh pemerintah daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).

Menurutnya, keberadaan MPP dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan melalui sistem pelayanan satu atap, termasuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kami sudah ada 359 MPP, kami lagi dorong daerah-daerah lain,” tambahnya.

NTB Jadi Daerah Tertinggi Penerbitan PBG di Kawasan Timur

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, Tito mengapresiasi Provinsi NTB sebagai wilayah dengan penerbitan PBG tertinggi di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku.

Ia menilai tingginya penerbitan PBG menunjukkan geliat pembangunan perumahan oleh developer berjalan cukup baik di wilayah tersebut.

“Jadi yang tertinggi memang di NTB. Ada lebih kurang empat atau lima kabupaten/kota yang menerbitkan PBG. Itu jumlahnya kalau tidak salah 60-an, tapi dampaknya itu 3.400-an lebih,” jelasnya.

Menurut Tito, tingginya dampak penerbitan PBG tersebut menunjukkan izin yang diterbitkan digunakan untuk pembangunan perumahan skala besar oleh pengembang.

Sejumlah Daerah Dinilai Masih Rendah Penerbitan PBG

Di sisi lain, Mendagri juga menyoroti masih rendahnya penerbitan PBG di beberapa daerah, salah satunya di wilayah Maluku Utara.

Menurutnya, minimnya penerbitan izin tersebut menunjukkan pengembangan sektor perumahan oleh developer di daerah tersebut belum tumbuh optimal.

“Karena PBG enggak dimanfaatkan, jumlahnya cuma tiga yang keluar selama dua tahun. Bukan salahnya provinsi. Karena ini kabupaten/kota ini kewenangannya,” terangnya.

Pemerintah Fokus Selesaikan Persoalan Tata Ruang

Selain kebijakan nol persen BPHTB dan pembebasan retribusi PBG, Tito mengatakan pemerintah juga terus menyelesaikan persoalan tata ruang yang selama ini menjadi hambatan pembangunan perumahan.

Sinkronisasi tata ruang dengan pemerintah daerah dinilai penting agar pengembangan kawasan permukiman dapat berjalan jelas, terarah, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami Kemendagri sangat mendukung, seribu persen. Apalagi ini program Presiden, program ini riil, bagi saya riil. Apalagi ini dampaknya sangat luar biasa, putaran uangnya. Ditambah lagi ada program BSPS ini, bagi saya juga riil,” pungkasnya.

Sumber: Puspen Kemendagri