Istana Respons Gelombang Kritik Publik, KSP Dudung: Kritik Adalah Napas Demokrasi, Bukan Provokasi

 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman (tengah) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan secara tertutup dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang di Kantor Staf Presiden

 

JAKARTA, KONTAK BANTEN – Istana Presiden akhirnya angkat bicara terkait maraknya kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang ramai disuarakan melalui media sosial maupun aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai daerah.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk kritik terhadap jalannya pemerintahan.

“Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik,” kata Dudung dalam keterangan video yang diterima media, Kamis (11/6/2026).

Menurut Dudung, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap bersifat konstruktif dan tidak berkembang menjadi provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

“Sebab, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengajak masyarakat untuk memahami sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia yang dibangun melalui perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah melewati berbagai ujian berat yang mengancam keutuhan negara, mulai dari pemberontakan hingga konflik sosial di berbagai daerah.

“Bangsa ini lahir bukan dari jalan yang lapang. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah para pendiri bangsa,” katanya.

Dudung menyebut sejumlah peristiwa yang pernah menguji persatuan nasional, seperti pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, Republik Maluku Selatan (RMS), G30S/PKI, hingga berbagai gerakan separatis yang muncul di beberapa wilayah Indonesia.

Selain itu, konflik sosial yang pernah terjadi di Ambon, Poso, Sampit, Sambas, Aceh, hingga Papua juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Meski menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah, Dudung menilai Indonesia mampu bertahan karena memiliki fondasi kuat berupa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan persatuan dalam keberagaman.

Dalam kesempatan tersebut, Dudung juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini terus bekerja untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, kuat, dan berkeadilan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempererat persatuan dan berkolaborasi dalam mendukung pembangunan nasional menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

“Mari kita, sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Dudung berharap perjalanan panjang sejarah bangsa dapat menjadi bahan refleksi bersama agar Indonesia terus bergerak menuju negara yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.

“Rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini hendaknya dapat dijadikan tonggak refleksi dan introspeksi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” pungkasnya. (Red)