Prabowo Perintahkan BPKP dan PPATK Telusuri Dugaan Penyelewengan di Badan Gizi Nasional

 

BOGOR KONTAK BANTEN  – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menyusul munculnya dugaan penyelewengan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden secara langsung memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap aliran dana dan tata kelola lembaga tersebut.

Instruksi itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima sejumlah laporan mengenai adanya kejanggalan dan indikasi penyimpangan yang diduga melibatkan unsur pimpinan di Badan Gizi Nasional.

"Sudah beberapa saat saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi penyelewengan dari pimpinan," ujar Prabowo di hadapan peserta konsolidasi nasional.

Aliran Dana dan Tata Kelola Akan Diaudit Menyeluruh

Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden segera memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tata kelola organisasi serta aliran penggunaan anggaran di BGN.

Menurut Prabowo, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama dalam menjalankan program-program strategis nasional yang menggunakan uang rakyat. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan harus ditelusuri hingga tuntas tanpa pandang bulu.

Presiden menegaskan bahwa integritas pejabat dan pimpinan lembaga negara merupakan faktor penting dalam menjaga keberhasilan program pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis Harus Terlindungi

Prabowo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program tersebut dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan angka stunting, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

Karena menyangkut masa depan generasi bangsa, Presiden menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan anggaran program tersebut.

"Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Tidak ada pengecualian," tegas Prabowo.

Presiden Siap Tambah Personel Pengawas

Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat pengawasan penggunaan anggaran negara, Presiden juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk menambah personel maupun dukungan anggaran kepada lembaga pengawas dan aparat penegak hukum.

Prabowo meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, hingga lembaga pengawasan lainnya segera menyampaikan kebutuhan yang diperlukan guna memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi.

"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau perlu tambahan personel, saya penuhi," kata Presiden.

Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi salah satu kunci agar seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

KPK dan Kejaksaan Diminta Aktif Mengawasi

Tidak hanya BPKP dan PPATK, Presiden juga meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara, khususnya pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan nasional.

Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus digunakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.

BGN Tengah Menjalani Evaluasi Internal

Instruksi Presiden tersebut muncul di tengah proses evaluasi besar-besaran yang sedang berlangsung di tubuh Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung dilaporkan melakukan penggeledahan di kantor BGN pada Rabu (3/6/2026). Penggeledahan itu dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di lembaga tersebut.

Peristiwa tersebut semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.

Komitmen Perangi Korupsi

Langkah cepat yang diambil Presiden Prabowo dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik korupsi di lingkungan lembaga negara, terlebih pada program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Dengan melibatkan BPKP, PPATK, KPK, dan Kejaksaan Agung, pemerintah berharap seluruh dugaan penyimpangan dapat diungkap secara transparan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas guna memastikan pembangunan nasional berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.